Status SIKS-NG KPM PKH Peralihan Pos ke KKS Sudah Berubah Jadi SPM, Pencairan Semakin Dekat?

AYOJAKARTA.COM - Kabar gembira bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) peralihan pos ke Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS).

Ada perubahan status di aplikasi SIKS-NG bagi KPM PKH peralihan pos ke Kartu KKS.

Terhitung sejak Juli 2024, pemerintah mengalihkan bantuan sosial (bansos) dari tunai ke non tunai.

Bantuan tunai yang selama ini disalurkan lewat PT Pos Indonesia atau Kantor Pos, akan dialihkan secara non tunai atau transfer bank.

Baca Juga: Ada 5 Fitur Terbaru dari WhatsApp 2024, Tapi Hanya Tersedia di Versi Ini Loh!

Dimana KPM akan mendapatkan Kartu KKS baru dari salah satu dari 4 bank yang ditunjuk. BRI, BNI, Bank Mandiri dan BSI.

Karena jumlah KPM yang banyak, maka proses peralihannya membutuhkan cukup banyak waktu.

Imbasnya, baik KPM PKH murni, KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) murni ataupun keduanya mengalami penundaan penyaluran bansos hingga enam bulan.

Namun saat di cek di aplikasi SIKS-NG operator desa ataupun pendamping sosial, untuk BPNT telah berubah statusnya ke Surat Perintah Membayar (SPM).

Seperti dikutip Ayojakarta.com dari YouTube Diary Bansos, Rabu 11 Desember 2024, untuk status bantuan PKH saat ini juga sudah berubah ke SPM.

Ini tentu saja jadi penanda baik. Karena SPM berarti sudah ada perintah dari Kemensos kepada pihak bank untuk segera membayarkan bantuannya kepada KPM.

Tak hanya itu, untuk status KPM PKH plus BPNT juga sudah SPM. Masih ada dua status lagi agar bantuannya benar-benar sampai ke KPM.

Baca Juga: Bantuan KJP Plus Tahap II 2024 Dibatalkan? Mungkin Kamu Tidak Termasuk Dalam Skala Prioritas Ini, Simak Solusinya

Setelah SPM, harus ada status Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Standing Instruction (SI) baru sampai ke KPM.

Namun, berdasarkan pengalaman jika sudah SPM maka tidak akan berselang lama statusnya akan langsung berubah dan artinya KPM akan segera menerima bansos.

Nantinya, KPM akan menerima bansos untuk enam bulan terakhir atau sejak Juli 2024.

Jika sudah mendapatkan surat undangan berbarcode dari Kantor Pos pastikan segera datang dan mencairkan dananya.

Karena kalau sampai akhir tahun tidak diambil, maka uangnya akan dikembalikan ke kas negara.***