AYOJAKARTA.COM - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Tamrin, telah menyetujui diaktifkannya kembali KJP Plus dan KJMU yang sempat tidak cair pada tahap kedua tahun 2024.
Selain KJP Plus dan KJMU, Komisi E DPRD DKI Jakarta juga berkomitmen untuk memperjuangkan program sekolah swasta gratis tahun 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembahasan Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ABPD 2025 di Gedung DPRD, Rabu (23/12).
Tamrin menilai, kedua program tersebut harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena adanya penambahan pendapatan transfer sebesar Rp6,8 triliun.
Baca Juga: iPhone 16 Bakal Dipasarkan di Indonesia, Diperkirakan Harganya 2 Kali Lipat UMP Jakarta, Benarkah?
"Anggaran ini bisa dikonsultasikan di Badan Anggaran (Banggar). Ada tambahan Rp6 triliun dari dana bagi hasil, sehingga harus menjadi perhatian eksekutif untuk mendukung program ini," ujarnya dikutip dari kanal YouTube Provinsi DPRD DKI Jakarta, Senin (30/12/2024).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi e, Agustina Hermanto, menyampaikan dukungannya terhadap program tersebut.
Menurutnya, dengan estimasi APBD DKI Jakarta yang mencapai Rp91,1 triliun, pemerintah daerah mampu mempertahankan KJP Plus dan KJMU.
Program sekolah swasta gratis juga nantinya dapat direalisasikan sekaligus di tahun yang sama.
Baca Juga: Akhirnya Ditemukan, Kondisi Balita yang Hanyut di Selokan Wiyung Surabaya Mengenaskan
"Program sekolah gratis yang baru harus berjalan tanpa mematikan program bantuan sosial yang ada, seperti KJP Plus dan KJMU. Dengan tambahan Rp6 triliun, kita pasti bisa membantu masyarakat lebih luas," tegas Agustina.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwo Susilo, mengatakan pihaknya saat ini sedang mengkaji implementasi program sekolah swasta gratis.
Adapun kajian tersebut mencakup pendataan sekolah swasta gratis yang bersedia bergabung, serta kriteria penerapan program tersebut.
"Program ini akan memastikan bahwa sekolah tidak memungut biaya dari siswa, sementara kebutuhan dasar seperti seragam dan sepatu difasilitasi oleh pemerintah," jelas Purwo.
Dia menambahkan, bahwa pihaknya telah menyusun simulasi pendanaan untuk mendukung program tersebut.
"Namun, namanya mungkin tidak seperti KJP. Ada skema khusus yang sedang kami rancang," tutupnya.
Melalui sinergitas antara legislatid dan eksekutif, diharapkan program-program pendidikan ini dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat DKI Jakarta untuk mencapai kesetaraan di bidang pendidikan.***
Share this article
Komisi E DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk memperjuangkan program sekolah swasta gratis di tahun 2025.