CATAT! Pemerintah Siapkan Data Tunggal untuk Penyaluran Bansos, Berlaku Mulai Kapan?

AYOJAKARTA.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos).

Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kedepannya, data ini akan menjadi acuan utama dalam penetapan calon penerima manfaat bansos.

Dalam hal ini, Kemensos menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyusun aturan baru mengenai penerima manfaat bansos.

Baca Juga: Berguna Banget! Cara Mudah Bikin Kamera iPhone 15 Kinclong, Jernih dan Tidak Burik Tanpa Harus ke Apple Store

Dengan adanya aturan ini, data dari berbagai instansi akan disinkronkan dalam satu sistem terpadu.

Meski DTSEN akan menjadi acuan utama di masa mendatang, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa penyaluran bansos tahap 1 masih menggunakan DTKS.

"Mekanisme penetapan calon penerima masih seperti periode sebelumnya," ujar Saiful dikutip dari Kanal YouTube SUKRON CHANNEL, Rabu (5/2/2025).

Dengan kata lain, penerapan DTSEN baru akan efektif pada tahap 2 yang dimulai pada April hingga Juni 2025.

Meskipun DTSEN belum sepenuhnya final, informasi yang beredar menyebutkan bahwa nantinya penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) akan dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

Baca Juga: iPhone 16 Pro Max Resmi Dijual di Indonesia Sebelum Lebaran 2025 Lebih Murah Dibandingkan iPhone 15 Pro Max?

- Pemberdayaan Sosial

Kelompok ini mencakup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih berada dalam usia produktif.

Mereka akan diarahkan untuk mengembangkan keterampilan usaha dan ekonomi agar tidak bergantung pada bansos.

Jika berhasil, mereka akan masuk dalam program graduasi dan dianggap telah mandiri secara ekonomi.

- Perlindungan Sosial

Diperuntukkan bagi KPM yang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah dan belum memenuhi kriteria untuk graduasi.

- Rehabilitasi Sosial

Menyasar kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas berat yang membutuhkan perhatian khusus dalam penerimaan bansos.

Sejalan dengan penerapan DTSEN, Kemensos menargetkan bahwa setiap pendamping sosial harus mampu melakukan graduasi minimal 10 KPM per tahun mulai 2025 dan seterusnya.***