Enam Kategori Keluarga Ini Akan Tergraduasi atau Dianggap Tidak Layak oleh DTSEN sebagai KPM Bansos, Anda Termasuk?

DTSEN merupakan acuan baru yang dipergunakan pemerintah dalam menentukan penyaluran bansos bagi KPM
DTSEN merupakan acuan baru yang dipergunakan pemerintah dalam menentukan penyaluran bansos bagi KPM

AYOJAKARTA.COM -- Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN merupakan acuan baru yang dipergunakan pemerintah dalam menentukan penyaluran bansos bagi KPM.

Sebelum DTSEN dijadikan sebagai acuan, penyaluran bansos bagi para KPM menggunakan sejumlah data seperti DTKS, P3KE serta Reg Sosek sebagai tolok ukur.

Karena penggunaan ketiga data tersebut dinilai kurang tepat sasaran, pemerintah pada tahun 2025 memberlakukan DTSEN sebagai acuan dalam penyaluran bansos bagi KPM.

Baca Juga: KPM Mulai Kritis! Keberlanjutan Bansos BLT BBM Dipertanyakan, Ini Jawaban Pemerintah

Dengan diberlakukannya DTSEN sebagai satu-satunya acuan bansos, potensi kendala yang timbul akibat kurang tepat sasaran akan semakin minim.

Namun demikian, penerapan DTSEN sebagai acuan penetapan penyaluran bansos juga dapat berimplikasi langsung kepada para KPM sehingga berpotensi mengalami graduasi.

Untuk memastikan status penerimaan penyaluran bansos periode salur April-Juni 2025, berikut adalah enam kategori KPM yang akan mengalami graduasi di tahap II.

Kategori pertama kelompok masyarakat yang akan mengalami graduasi atau dianggap tidak lagi layak ditetapkan sebagai KPM bansos adalah memiliki aset berupa mobil dalam satu KK.

Baca Juga: Hore! 10 Juta KPM Siap Terima Bansos PKH BPNT Tahap 2 2025, Ini Jadwal, Nominal, dan Cara Cek Status Penerima

Sesuai peruntukan, bansos merupakan jenis bantuan yang diberikan secara khusus bagi keluarga pra sejahtera; kepemilikan kendaraan akan tertolak otomatis oleh sistem DTSEN.

Kategori kedua yang tidak lagi dianggap layak sebagai KPM bansos menurut DTSEN adalah memiliki sepeda motor dengan harga lebih dari Rp 30 juta.

Melalui sistem yang terintegrasi dengan instansi pemerintah baik Pusat maupun Daerah, kepemilikan kendaraan akan terpantau secara daring.

Adapun kategori selanjutnya yang tidak lagi dinyatakan layak sebagai KPM adalah memiliki usaha dengan omset melebihi UMP atau UKM sesuai masing-masing wilayah.

Baca Juga: Kabar Baik! Bansos PKH dan BPNT Gelombang Kedua Cair Sebelum Idul Fitri 2025, Segera Cek Nama Sekarang!

Kategori kempat yang dinyatakan tidak lagi layak sebagai KPM bansos di tahap II adalah tercatat memiliki keluarga berprofesi sebagai TNI, Polri ataupun ASN.

Sedangkan kategori kelima yang secara otomatis akan mengalami graduasi sebagai KPM bansos adalah memiliki rumah hunian mewah.

Selain merupakan hunian milik keluarga, status rumah mewah juga berlaku apabila KPM menempati rumah warisan orang tua.

Kategori terakhir yang akan mengalami graduasi sebagai penerima bansos di tahap II mendatang adalah memiliki aset berupa kebun, tanah atau sawah.

Baca Juga: Berkah Ramadan: Pencairan Bansos PKH dan BPNT Gelombang 2 Dipercepat, Mulai Senin 10 Maret 2025

Di samping melakukan penyesuaian melalui sistem yang terintegrasi, penetapan KPM bansos tahap II juga dilakukan dengan mengedepankan prinsip musyawarah desa.

Berdasarkan hasil keputusan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan, status sebagai KPM bansos akan dapat terakomodir sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memastikan keenam kriteria tersebut, pemerintah melalui Kemensos tengah melakukan Ground Check atau Verifikasi Langsung ke KPM melalui aplikasi Sigma.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# DTSEN
# penyaluran
# penyaluran
# KPM
# Bansos

News Update

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.