Kebijakan Terbaru! Status sebagai KPM Bansos Siap-siap Dihapus Kecuali untuk Tiga Kategori Kelompok ini

Bukan hanya menyasar kepada KPM bansos reguler seperti PKH dan BPNT, pencairan juga ditujukan bagi penerima bantuan komplementer.
Bukan hanya menyasar kepada KPM bansos reguler seperti PKH dan BPNT, pencairan juga ditujukan bagi penerima bantuan komplementer.

AYOJAKARTA.COM -- Menyambut perayaan Idul Fitri 1446 H, sejumlah instansi pemerintah terus mengoptimalkan proses pencairan bansos bagi para KPM.

Selain dilakukan lewat kartu KKS terbitan Bank Himbara, proses pencairan bansos bagi para KPM juga terus dilangsungkan melalui PT Pos Indonesia.

Bukan hanya menyasar kepada KPM bansos reguler seperti PKH dan BPNT, pencairan juga ditujukan bagi penerima bantuan komplementer.

Baca Juga: Daftar Bansos yang Akan Diterima KPM hingga 27 Maret 2025, ALHAMDULILLAH Ada Tambahan untuk Lebaran

Berdasarkan hasil pantauan di sejumlah wilayah, hingga tanggal 27 Maret 2025 mendatang proses penyaluran bansos reguler masih akan terus dilangsungkan.

Selama rentang waktu tersebut, para KPM PKH atau BPNT Murni yang dinyatakan lolos validasi atau susulan tahap I akan terus menerima berbagai jenis bantuan.

Sebelumnya pencairan bansos susulan tahap I telah banyak diterima oleh pemilik kartu KKS Bank Mandiri, namun kini telah merambah ke Bank lain seperti BNI, BRI maupun BSI.

Baca Juga: Jangan Mengutuk Jika Termasuk! Inilah Lima Kategori Kelompok Masyarakat yang Tidak Akan Mendapat Bansos Mulai Tahap II

Adapun besaran nominal bantuan diterima oleh KPM PKH atau BPNT Murni, bervariasi sesuai dengan jumlah komponen bansos yang dimiliki.

Mengingat pencairan bansos tahap II atau periode salur April-Juni akan mengacu pada DTSEN, tidak menutup kemungkinan sejumlah KPM akan mengalami graduasi.

Untuk memastikan tidak terjadi kesalahan dalam proses graduasi sebagai KPM, hingga saat ini proses ground checking terus dilangsungkan.

Baca Juga: KPM Diminta Manfaatkan Bansos Sesuai Peruntukannya Demi Kesejahteraan Keluarga, Gus Ipul Beberkan Alasannya

Di samping itu agar pemerataan bansos bagi seluruh keluarga pra sejahtera dapat terwujud, mulai periode penyaluran mendatang penyaluran bansos akan dibatasi.

Saat berdialog dengan para Pendamping Sosial, Mensos menyebut durasi status KPM hanya berlaku selama Lima Tahun bagi kelompok usia produktif.

Perpanjangan periode penyaluran bansos bagi KPM dapat diperpanjang khusus bagi Lansia, Penyandang Disabilitas Berat serta Bayi.

Selain dari jenis PKH dan BPNT susulan tahap I, jenis bansos selanjutnya yang masih dalam proses penyaluran adalah Program Indonesia Pintar atau PIP.

Terkait dengan pencairan bansos PIP yang saat ini gencar dilakukan, dikhususkan bagi siswa di Tingkat Awal seperti kelas Satu SD, kelas Tujuh SMP serta kelas X untuk jenjang SMA.

Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Dicabut? Cek Kriteria Rumah yang Dianggap Layak oleh DTSEN

Tidak terbatas pada peserta didik di tingkat awal, pencairan bansos PIP juga dirasakan bagi siswa di Tingkat Akhir seperti kelas 6 SD, kelas IX SMP serta kelas XII SMA.

Sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan, besaran nominal bantuan sosial PIP yang diterima KPM hanya separuh dari total jumlah normal bantuan.

Bansos selanjutnya yang juga tengah dalam proses penyaluran hingga tanggal 27 Maret mendatang adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLT DD.

Baca Juga: Selamat! Inilah 5 Golongan KPM yang Bisa Dapat Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Tahun 2025

Besaran nominal bantuan BLT DD yang kini berganti nama menjadi BLT Miskin Ekstrim adalah sebesar Rp 300,000 per KPM.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Dihapus
# KPM
# Bansos

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.