Update Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap Kedua 2025, Lengkap dengan Mekanisme Penyalurannya

Illustrasi.  Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap Kedua 2025
Illustrasi. Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap Kedua 2025

AYOJAKARTA.COM – Pemerintah kembali menyalurkan dua program bantuan sosial (bansos) utama, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang kini memasuki tahap kedua tahun 2025.

Bantuan tahap kedua ini dijadwalkan akan disalurkan pada periode April, Mei, dan Juni, setelah sebelumnya tahap pertama telah dicairkan pada Januari hingga Maret lalu.

Proses pencairan pada tahap pertama sempat berlangsung hingga akhir Maret, bahkan hingga awal April di sejumlah wilayah.

Baca Juga: TERUNGKAP! 8 Fakta Terbaru Tragedi Ledakan Amunisi di Garut, Korban Dituding Pemulung Ternyata Bukan?

Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan distribusi serta proses validasi ulang terhadap penerima manfaat.

Menurut Kementerian Sosial, tahap pertama juga mencakup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang terjaring dalam proses validasi bantuan PKH dan BPNT.

Jadwal Pencairan Tahap Kedua PKH dan BPNT 2025

Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyampaikan bahwa pencairan bansos untuk triwulan kedua akan dimulai pada pekan ketiga bulan Mei 2025.

Hal ini sejalan dengan kebijakan baru yang menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama pendataan penerima manfaat.

DTSEN merupakan sistem data baru hasil kerja sama antara Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyajikan data secara lebih komprehensif dan real-time.

Data ini diperbarui secara berkala dengan melibatkan survei lapangan serta pemeriksaan administratif, untuk memastikan bahwa bansos benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

Baca Juga: Cara Cek Jumlah Pesaing di Seleksi PPPK 2024 Tahap 2, Simak Langkahnya di Sini!

Alasan Perubahan Data dari DTKS ke DTSEN

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang lebih dikenal sebagai Gus Ipul, menyatakan bahwa penggunaan DTSEN bertujuan agar bansos lebih tepat sasaran.

Ia juga menekankan bahwa data DTSEN bersifat dinamis, karena setiap hari bisa terjadi perubahan status warga akibat kematian, perpindahan domisili, hingga perubahan kondisi ekonomi.

Karena itu, pemerintah mengimbau masyarakat untuk aktif mengecek data mereka melalui aplikasi Cek Bansos.

Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa melakukan pengecekan, pengusulan, hingga pengajuan sanggahan terhadap data penerima bantuan. Proses ini memungkinkan pembaruan data secara terbuka dan akuntabel.

Baca Juga: Sistem Perankingan dan Penentuan Kelulusan Seleksi PPPK 2024 Tahap 2: Ini Rinciannya

Proses Ground Checking dan Validasi Data

Sebagai bagian dari pemutakhiran data DTSEN, Kementerian Sosial dan BPS telah melakukan ground checking atau pengecekan lapangan yang dilakukan hingga 20 April 2025.

Sekitar 12 juta individu terlibat dalam proses ini, yang dilakukan oleh pendamping PKH di berbagai daerah.

Selain itu, verifikasi data juga dilakukan melalui survei sosial ekonomi dan data administrasi lainnya.

Setelah data hasil ground checking diterima oleh Kemensos, proses verifikasi dan finalisasi akan dilakukan bersama BPS.

Hasilnya akan menentukan siapa saja yang masih layak menerima bantuan PKH dan BPNT pada tahap kedua, serta siapa yang akan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat karena tidak memenuhi kriteria.

Baca Juga: Menjaga Orisinalitas di Era Disrupsi AI, Ayobandung.id Ajak Mahasiswa Unpad Hidupkan Semangat Menulis Otentik

Mekanisme Penyaluran Bantuan

Bansos PKH dan BPNT akan disalurkan melalui dua jalur, yaitu melalui PT Pos Indonesia dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikelola oleh bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, dan Mandiri.

Penerima manfaat disarankan untuk menyiapkan e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat pencairan bantuan.

Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi terbaru mengenai penyaluran bantuan melalui saluran resmi Kemensos, pendamping PKH, dan aplikasi Cek Bansos.

Apabila terdapat kendala dalam pencairan, masyarakat dapat langsung menghubungi petugas pendamping di wilayah masing-masing.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# DTSEN
# Kementerian Sosial
# PKH
# BPNT
# Bansos
# pencairan
# Ground Checking

News Update

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.