Pencairan PKH-BPNT Tahap Kedua Dijadwalkan Pertengahan Juni, Ini 4 Kategori KPM yang Tidak Lagi Dapat Bantuan

Pencairan PKH-BPNT Tahap Kedua Dijadwalkan Pertengahan Juni, Ini 4 Kategori KPM yang Tidak Lagi Dapat Bantuan
Pencairan PKH-BPNT Tahap Kedua Dijadwalkan Pertengahan Juni, Ini 4 Kategori KPM yang Tidak Lagi Dapat Bantuan

AYOJAKARTA.COM - Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap kedua untuk periode April-Mei-Juni 2025 memasuki fase persiapan pencairan dengan jadwal yang diprediksi akan terlaksana pada pertengahan hingga akhir Juni 2025.

Berdasarkan sistem pencairan yang berlaku, bantuan sosial ini disalurkan setiap tiga bulan sekali, di mana tahap pertama untuk periode Januari-Februari-Maret telah selesai dicairkan.

Saat ini, proses pencairan tahap kedua sedang memasuki tahapan krusial yaitu pengecekan dan verifikasi rekening penerima.

Baca Juga: Sisa 2 Hari Aktivasi Rekening PIP dan Update Terbaru Bantuan Sosial 2025

Melalui sistem SIKS-NG supervisor yang merupakan platform pemantauan tercepat untuk update data, bantuan BPNT telah masuk ke tahap cek rekening dan verifikasi rekening.

Sementara bantuan PKH sebagian sudah memasuki tahap verifikasi rekening namun sebagian lainnya masih dalam proses tahap awal.

Proses pencairan bantuan sosial ini tidak berlangsung secara instan setelah seseorang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), melainkan melalui serangkaian tahapan verifikasi yang ketat.

Tahapan tersebut meliputi pengecekan kelengkapan data, verifikasi rekening penerima, validasi kelayakan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan konfirmasi final dari sistem pusat.

Mengingat sudah memasuki akhir Mei dan mendekati alokasi periode pencairan, proses ini diharapkan dapat dipercepat untuk memastikan bantuan tepat waktu sampai ke tangan penerima.

Namun, daftar nama penerima final belum dapat dipastikan karena masih ada kemungkinan perubahan berdasarkan hasil verifikasi yang sedang berlangsung.

Terdapat empat kategori utama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak lagi dapat mencairkan bantuan PKH dan BPNT pada tahap kedua tahun 2025, meskipun sebelumnya masih menerima bantuan tersebut.

1. KPM yang tidak lagi memiliki komponen PKH dalam keluarganya, contohnya keluarga yang sebelumnya hanya memiliki komponen anak sekolah SMA yang kini telah lulus.

Akibat pemutakhiran data, KPM tersebut tidak lagi memenuhi syarat komponen PKH karena minimal harus memiliki satu komponen untuk tetap layak menerima bantuan.

2. KPM yang mengundurkan diri secara sukarela atau melakukan graduasi sejahtera, yaitu keluarga yang menganggap kondisi ekonominya sudah mampu dan secara sukarela keluar dari kepesertaan program.

Untuk graduasi sejahtera, penerima masih mendapat bantuan pada saat menyatakan graduasi, namun setelahnya sudah tidak dapat bantuan lagi.

3. KPM dengan data anomali, di mana data mereka terdeteksi tidak benar atau tidak valid baik dalam hal rekening maupun DTKS.

KPM yang mengalami anomali data disarankan untuk melakukan cross check data atau berkonsultasi dengan pendamping desa di daerah masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

4. KPM yang tidak lolos verifikasi kelayakan, yaitu kelompok yang telah diverifikasi kelayakannya sebagai penerima bantuan bulanan oleh pendamping sosial maupun pusat, namun dinyatakan tidak layak lagi.

Verifikasi kelayakan ini dilakukan secara berkala setiap bulan untuk memastikan bantuan tetap tepat sasaran.

Jika dalam proses verifikasi KPM dinyatakan tidak lolos atau sudah dianggap mampu secara ekonomi, maka kemungkinan besar tidak akan dapat mencairkan bantuan PKH dan BPNT lagi di tahap kedua tahun 2025.

Sistem desil yang digunakan sebagai acuan mengelompokkan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan, di mana keluarga yang sudah masuk desil 5 ke atas umumnya tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.

Para KPM dapat mengecek status kelayakan mereka sebagai penerima bantuan melalui website resmi cekbansos.go.id dengan memasukkan nama lengkap dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Melalui platform ini, masyarakat dapat mengetahui jenis bantuan apa saja yang mereka terima, termasuk informasi detail mengenai bantuan PKH untuk bulan-bulan tertentu.

Sistem DTKS yang terintegrasi dalam website tersebut akan menampilkan berbagai program bantuan sosial yang diterima oleh seorang individu atau keluarga.

Bagi KPM yang sebelumnya sudah menerima bantuan PKH-BPNT, mereka disarankan untuk menunggu informasi lebih lanjut dan tidak perlu khawatir berlebihan jika bantuan belum cair pada bulan Mei.

Hal ini karena memang jadwal pencairan tahap kedua diprediksi pada pertengahan hingga akhir Juni. Masyarakat juga perlu waspada terhadap informasi yang masih simpang siur atau tidak akurat mengenai status pencairan bantuan sosial.

Banyak beredar kabar yang belum dapat diverifikasi kebenarannya, sehingga penting untuk selalu mengonfirmasi informasi kepada sumber resmi seperti pendamping sosial di daerah masing-masing atau mengecek langsung melalui sistem resmi pemerintah.

Bagi KPM yang masuk dalam empat kategori yang tidak lagi dapat bantuan, disarankan untuk melakukan cross check kembali dan berkonsultasi dengan pendamping sosial untuk mendapatkan klarifikasi yang tepat.

Kepastian mengenai pencairan bantuan PKH-BPNT tahap kedua akan lebih jelas seiring dengan selesainya proses verifikasi yang sedang berlangsung, dan masyarakat diimbau untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari pihak berwenang.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# verifikasi rekening
# bantuan sosial
# pencairan

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).