Status Burekol Selesai, KPM Bansos PKH dan BPNT Peralihan Wajib Lakukan Ini Setelah Terima Kartu KKS Bank Himbara

 Setelah sekian lama terkatung dalam penantian, kabar baik kini menyapa jutaan calon KPM Bansos PKH dan BPNT Peralihan.
Setelah sekian lama terkatung dalam penantian, kabar baik kini menyapa jutaan calon KPM Bansos PKH dan BPNT Peralihan.

AYOJAKARTA.COM – Setelah sekian lama terkatung dalam penantian, kabar baik kini menyapa jutaan calon KPM Bansos PKH dan BPNT Peralihan.

KPM Bansos PKH dan Peralihan merujuk pada data keluarga penerima bantuan yang mengalami perubahan metode salur dari PT Pos Indonesia ke Bank Himbara.

Adapun kabar baik tersebut adalah telah diterbitkannya daftar nama calon KPM Bansos PKH dan BPNT Peralihan oleh Bank Himbara untuk melakukan pembukaan rekening.

Baca Juga: Penting Nih, 5 Daftar Ruang Terbuka Biru yang Ada di Lima Wilayah Jakarta!

Dengan adanya perubahan status tersebut, dapat dipastikan dalam waktu dekat para calon KPM akan diminta untuk mendatangi Bank Himbara Penerbit Kartu KKS.

Disamping Bank Mandiri dan BSI serta BNI, lembaga perbankan lainnya yang juga akan melakukan pembukaan rekening bagi calon KPM adalah Bank BRI.

Terkait dengan telah diterbitkannya daftar nama calon KPM Bansos PKH dan BPNT Peralihan, berikut adalah hal penting yang perlu diketahui.

Mengingat cakupan persebaran Bank Himbara yang cukup luas, masing-masing KPM Bansos Peralihan akan menerima petunjuk terkait lokasi pembukaan rekening.

Guna memastikan hal tersebut, Kemensos serta Kemenkeu telah memberikan mandat kepada Dinas Sosial serta Pendamping Sosial untuk melakukan pemetaan sesuai wilayah tinggal KPM.

Melalui para Pendamping Sosial atau Petugas PKH, para calon KPM akan diminta mendatangi lokasi bank tertentu untuk mulai melakukan pembukaan rekening secara kolektif.

Sebelum melakukan pembukaan rekening secara kolektif di Bank Himbara, calon KPM juga diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah kartu identitas sebagai pengukuh.

Baca Juga: HUT RI ke-80 Jadi Sorotan Penggemar Anime Dunia, Benarkah pada Kalimat One Piece Tersimpan Pesan Disintegrasi Bangsa?

Terkait dengan pendistribusian kartu KKS bagi para calon KPM bansos Peralihan adalah, tidak dapat diwakilkan.

Setiap kendala yang berkenaan dengan ketidakhadiran, perlu mendapat penanganan dari Pendamping Sosial atau Petugas PKH serta Diketahui Dinas Sosial setempat.

Hal penting selanjutnya yang wajib diperhatikan oleh setiap KPM Bansos PKH dan BPNT Peralihan adalah mengubah Nomor PIN setelah menerima Kartu KKS.

Terkait dengan penggunaan Nomor PIN pada kartu KKS, pastikan untuk memilih nomor unik yang tidak mudah dilupa atau ditebak.

Hal penting ketiga yang wajib menjadi perhatian bagi para KPM Peralihan setelah menerima Kartu KKS Bank Himbara adalah mengamankan dari siapapun.

Salah satu kewajiban mendasar yang menjadi tanggung jawab setiap pemegang kartu KKS Bank Himbara adalah tidak menitipkan kepada pihak ketiga.

Adapun besaran jumlah nominal bantuan yang akan diterima oleh para KPM Bansos PKH dan BPNT Peralihan, disesuaikan dengan ketersediaan komponen masing-masing.

Para calon penerima bansos yang baru melakukan penggantian metode salur, selanjutnya dapat melakukan penarikan di ATM sesuai bank penerbit Kartu KKS. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Status
# KPM
# PKH
# BPNT
# Bansos
# Burekol

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.