Sudah Ajukan KUR BRI 2023 Tapi Ditolak? Cek Mungkin Ini Penyebab Utamanya, Jangan Sampai Ambil Resiko!

KUR BRI ditolak
KUR BRI ditolak

AYOJAKARTA.COM -- Kabar gembira bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang menunggu, kini Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI tahun 2023 telah dibuka pada Senin, 6 Maret 2023.

Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengajukan KUR BRI 2023 untuk meningkatkan produktivitas usaha karena bantuan dana.

KUR BRI 2023 banyak dicari pelaku UMKM karena menawarkan pinjaman hingga Rp500 juta bahkan dengan bunga yang rendah.

Baca Juga: Wajib Tahu! Ternyata Ada Syarat Baru Mengajukan KUR BRI 2023, Apa Saja?

Diketahui pemerintah juga sudah memberi anggaran dana sejumlah Rp 270 triliun untuk dialokasikan pada program KUR BRI 2023.

Tak hanya bunganya yang rendah, KUR BRI umumnya menjadi pilihan masyarakat karena bisa diproses meskipun tanpa jaminan.

Tenggat waktu yang diberikan kepada calon peminjam dana KUR BRI 2023 yakni selama 5 tahun dengan cicilan mulai dari Rp30.000 ribu saja.

Setelah mengajukan pinjaman KUR BRI 2023, pihak bank akan melakukan verifikasi data dan survey terlebih dahulu sesuai berkas yang dilengkapi.

Proses ini tentu dilakukan agar pihak bank dapat tepat sasaran menyalurkan dana KUR kepada calon peminjam sesuai dengan persyaratan.

Baca Juga: Ternyata KUR Bisa Diajukan di Dua Bank yang Berbeda, Ini Syarat dan Ketentuan yang Berlaku!

Umumnya proses verifikasi data hingga survey ini membutuhkan waktu 7-14 hari, namun pihak BRI menjelaskan pencairan ditargetkan hanya memakan waktu 5 hari sebagaimana dijelaskan melalui kanal YouTube MLH Channel.

Jika calon peminjam tidak memenuhi persyaratan maka pengajuan KUR BRI nya akan ditolak.

Salah satu penyebab pengajuan KUR BRI 2023 ditolak, adalah karena calon peminjam mempunyai pinjaman ke pihak pinjaman online (pinjol).

Adapun diantaranya pinjaman online yang sering digunakan yakni melalui Shopee Paylater atau Spinjam, Akulaku, Kredivo atau lainnya yang berstatus legal.

Jika calon peminjam KUR mempunyai pinjaman online dari beberapa aplikasi tersebut, maka akan teridentifikasi atau terdaftar oleh slip OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Tentu akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak bank terkait riwayat pinjaman calon pinjaman ketika mengajukan KUR.

Jika calon peminjam terbukti terdaftar memiliki pinjaman di pihak lain yang bersifat legal maka ini akan tercatat oleh OJK.

Baca Juga: Wajib Tahu! Inilah 4 Jenis Usaha yang Tidak Dapat Mengajukan Pinjaman KUR 2023, Usahamu Termasuk?

Pihak bank akan melakukan penyesuaian bagi calon peminjam yang sudah terdaftar dalam slip OJK maka pengajuan KUR akan ditolak.

Selain itu, pada saat pengajuan pinjaman KUR pihak bank akan melakukan pengecekan terhadap kelancaran pembayaran angsuran dari pinjaman sebelumnya.

terlebih lagi jika ditemukan kolektibilitas yang tidak lancar, atau gagal bayar (kredit macet) maka sudah pasti secara otomatis permohonan pengajuan KURnya ditolak.

Sementara, untuk memulihkan kolektibilitas di OJK ketika gagal bayar (kredit macet) tapi sudah dilunasi, diperkirakan membutuhkan waktu selama 1 sampai 2 bulan.

Namun, apabila riwayatnya gagal bayar dan belum dilunasi, maka untuk memulihkan nama di slip OJK membutuhkan waktu 2 sampai 5 tahun.

Pemulihan atau pembersihan nama pada slip OJK tersebut terhitung sejak waktu gagal bayar pertama (kredit macet) peminjam.***(Desta Nurwati Siamyah)

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KUR BRI 2023
# Ditolak
# PINJOL
# Shopee
# OJK
# pinjaman online
# UMKM

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.