Bansos PKH Tahap 2 Tak Bisa Cair April 2023 Jika Tak Masuk Kriteria, Simak Jadwal Pencairan Selengkapnya!

Ilustrasi Bansos PKH Tahap 2
Ilustrasi Bansos PKH Tahap 2

AYOJAKARTA.COM - Berikut informasi terbaru PKH tahap 2 yang dijadwalkan cair bulan April 2023.

Pada April 2023, bansos PKH tahap 2 akan bisa disalurkan pada penerima yang memenuhi kriteria.

Setiap tiga bulan sekali, Kemensos akan mencairkan bansos PKH termasuk tahap 2 yang dijadwalkan cair bulan April 2023.

Baca Juga: Alhamdulillah, Bansos PKH 2023 Cair! KPM Bisa Cek ATM BNI Hari Ini, Penerima KKS BTN dialihkan ke PT Pos

Masing-masing kriteria penerima bansos PKH akan menerima besaran yang berbeda sesuai dengan yang sudah ditetapkan Kemensos.

Pencairan bansos PKH tahap 2 bisa melalui Bank Himbara yaitu BRI, BNI, BTN dan Mandiri.

Selain itu bisa juga melalui ATM dana bansos PKH tahap 2.

Baca Juga: POSITIF! Inilah 4 Golongan Penerima Bansos Tambahan Beras, Telur dan Daging Ayam, Siapa Saja?

Simak kriteria yang ditetapkan Kemensos untuk penerima bansos PKH tahap 2 yang dikutip ayojakarta.com dari cekbansos.kemensos.go.id pada Jumat (17/3/2023) berikut ini:

1. Masuk dalam kategori keluarga kurang mampu dan terdaftar di DTKS Kemensos RI,

2. Masuk kategori ibu hamil maksimal dua kali kehamilan/nifas/menyusui,

3. Tergolong sebagai anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun,

4. Anak usia dini dengan usia 0-6 tahun maksimal dua anak,

5. Lansia dengan usia di atas 70 tahun, maksimal satu dalam keluarga,

6. Penyandang disabilitas berat, maksimal satu orang dalam satu keluarga.

Baca Juga: Asik! Pemerintah Resmi Umumkan Bansos Ramadan 2023 Berupa Sembako, Bagaimana Cara Mendapatkannya?

Jika memenuhi kriteria ini namun belum terdaftar, anda bisa cek nama melalui laman resmi di cekbansos.kemensos.go.id:

- Login ke cekbansos.kemensos.go.id,

- Masukkan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan,

- Masukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP,

- Ketikkan 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode,

- Klik tombol CARI DATA.

Jika namamu sudah terdaftar menjadi penerima bansos PKH tahap 2, simak informasi lanjutannya di bawah ini.

Baca Juga: Sudah Diumumkan! 4 Golongan Ini yang Bakal Dapat Bansos Ramadan Beras, Telur, dan Ayam, Siapa Saja?

Berikut jadwal perkiraan pencairan bansos PKH tahap 2 hingga tahap 4 seperti dikutip AyoJakarta.com dari YouTube Nanang PKH, Jumat (17/3/2023):

- PKH tahap 1: Januari, Februari dan Maret

- PKH tahap 2: April, Mei dan Juni

- PKH tahap 3: Juli, Agustus dan September

- PKH tahap 4: Oktober, November dan Desember

Pencairan PKH dibagi jadi 4 tahap, untuk tahap 2 bertepatan dengan momen Ramadan dan Idul Fitri 2023.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# April 2023
# Idul Fitri
# Idul Fitri
# Ramadan
# kriteria
# BTN
# DTKS
# Mandiri
# BNI
# PKH
# Bansos
# BRI
# jadwal pencairan
# Bank Himbara
# Kemensos

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.