Pencairan PKH dan BPNT Lewat KKS BTN Dialihkan ke PT Pos Indonesia, Bagaimana Nasib yang Belum Cair?

Pencairan BPNT dan PKH dialihkan ke PT Pos Indonesia
Pencairan BPNT dan PKH dialihkan ke PT Pos Indonesia

AYOJAKARTA.COM Informasi terbaru tentang pencairan PKH dan BPNT bagi yang memiliki KKS BTN dibahas dalam artikel ini.

Bagi yang pencairan bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) lewat KKS bank penyalur BTN pencairannya dialihkan lewat PT Pos Indonesia.

Lalu bagaimana nasib pada penerima bansos PKH dan BPNT yang dicairkan lewat bank himbara seperti BRI, BSI, Mandiri, dan BNI yang hingga saat ini belum kunjung cair juga?

Baca Juga: Meski Ungkap Fakta di Persidangan, Istri Dody Prawiranegara Tak Berharap Suaminya Bebas

Proses penyaluran Bansos masih terus berlangsung menuju 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Berdasarkan surat edaran pada tanggal 16 Maret 2023, dijelaskan bahwa proses penyaluran bansos PKH per tanggal 14 Maret 2023 progres penyalurannya mencapai 9 juta lebih.

Jika target penerima Bansos PKH tahap 1 yakni sebesar 10 juta KPM, maka masih ada sekitar 800 ribu lebih KPM yang belum juga dicairkan bantuannya.

Tetapi pastinya bagi para penerima PKH dan BPNT melalui bank penyalur BTN sudah bisa dipastikan bahwa pencairannya dialihkan melalui PT Pos Indonesia.

Baca Juga: KUR BRI 2023 Ditolak? Coba Alternatif Ini, Tanpa Jaminan dan 15 Menit Cair!

Dikutip ayojakarta.com melalui YouTube DIARY BANSOS, Selasa (20/3/2023), bank BTN tidak menjadi penyalur pada pencairan bansos baik itu PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2023.

Tetapi belum ada kejelasan kapan tanggal pasti dicairkan bantuan baik itu PKH dan BPNT melalui PT Pos Indonesia.

Kemungkinan besar PT Pos Indonesia sedang menyusul jadwal terkait proses penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2023.

Baca Juga: PARAH! Sosok Ini Ungkap Sikap Keluarga Alshad Ahmad, Sebut Pernah Minta Nissa Asyifa Gugurin Kandungannya

Untuk bansos yang disalurkan melalui bank himbara lain seperti BRI, BSI, BNI, dan Mandiri sudah mulai dicairkan dana bansos tersebut.

Tetapi masih ada beberapa KPM yang mengeluh belum menerima bansos baik itu PKH maupun BPNT bahkan keduanya.

Ada dua kemungkinan nasb para KPM yang belum kunjung dicairkan bansos PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2023 ini.

1. Kemungkinan bantuan masih dalam tahap proses pencairan

Karena memang pencairan bansos ini dilakukan secara bertahap atau per termin sehingga penyalurannya tidak merata.

Baca Juga: BOCOR! Intip Salinan Putusan Cerai Diduga Alshad Ahmad dan Nissa, Isinya Bikin Mlongo, Ada Hubungan Terlarang?

2. KPM tidak ada dalam daftar penerima atau tidak ada dalam SK

Untuk penerima bansos tahap 1 ini kemungkinan bagi yang belum kunjung dicairkan juga bantuannya bisa jadi bukan lagi didata sebagai penerima.

Karena bisa saja sudah dinonaktifkan sebagai penerima bansos PKH dan BPNT oleh Kementerian Sosial karena beberapa alasan.

Demikian informasi terbaru tentang pencairan Bansos PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2023, semoga bermanfaat.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PT Pos Indonesia
# BTN
# KPM
# PKH
# BPNT
# Bansos
# KKS

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.