AYOJAKARTA.COM – Salah satu program pemerintah yang dinilai banyak membantu masyarakat selama pandemi Covid-19 adalah Kartu Prakerja. Kini, pemerintah sedang menyiapkan program Kartu Prakerja 2023.
Sesuai dengan perkembangan di mana pandemi Covid-19, progam Kartu Prakerja 2023 akan berbeda dengan pelaksanaan program itu selama 2022.
Lantas apa beda Kartu Prakerja 2023 dengan yang berlangsung pada 2022?
Yang jelas, Kartu Prakerja 2023 akan berjalan dengan menerapkan skema normal dengan beberapa penyesuaian.
Pada Kartu Prakerja 2023, pemerintah akan memofokuskan pada upaya meningkatakan skil dan produktivitas angkatan kerja yang tercatat sebagai peserta.
Kartu Prakerja 2022 akan menyediakan bantuan langsung dan dalam bentuk insentif pascapelatihan. Sementara itu, pelatihan yang digelar berkaitan dengan skilling, reskilling, dan upskilling.
Perubahan fokus Kartu Prakerja 2023 diputuskan di rapat Komite Cipta Kerja pada 3 Oktober 2022 seperti disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Cipta Kerja.
“Kartu Prakerja (2023) akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi Covid-19,” kata Menko Airlangga kala itu.
Oleh karena ada keputusan untuk menerapkan skema normal dan beberapa penyesuaian, institusi pemerintah diminta untuk menyosialisasikan keputusan itu kepada seluruh pemangku kepentingan.
Salah satu penyesuaian yang berlaku pada Kartu Prakerja 2023 adalah terkait dengan besaran bantuan yang akan menjadi Rp4,2 juta per peserta. Bantuan itu berupa:
- Biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta
- Insentif pascapelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali
- Insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
Program Kartu Prakerja 2023 akan berjalan secara daring, luring, maupun bauran dua pola itu.
Hal yang berbeda lagi di Kartu Prakerja 2023 adalah penerima bantuan sosial (bansos) dari kementerian atau lembaga lainnya seperti bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah (BSU), atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dapat ikutan program itu.
Baca Juga: Versi Bharada E: Putri Candrawathi Bersihkan Sidik Jari Ferdy Sambo Setelah Yosua Ditembak
Perlu Sosialisasi
Guna mendukung pelaksanaan skema normal tersebut, Komite Cipta Kerja juga meminta kerja sama dan pendampingan antara Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 agar tetap dilanjutkan.
Pada tahun 2022 Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan total penerima sejak awal pelaksanaan program hingga mencapai 14,9 juta penerima.
Sebanyak 53,6 persen peserta Kartu Prakerja di tahun 2022 ini di antaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon pekerja migran Indonesia (PMI).
Komite Cipta Kerja dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, serta memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan dan mengendalikan program Kartu Prakerja.
Komite tersebut diketuai oleh Menko Ekon dengan wakil ketua adalah Kepala Staf Kepresidenan, serta beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Perindustrian (Menperin), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), dan Menteri Dalam Negeri.
Demikian informasi terkait dengan program Kartu Prakerja 2023 yang akan memberikan bantuan Rp4,2 juta kepada para peserta.***
Share this article
Program pemerintah diminati masyarakat selama Covid-19 adalah Kartu Prakerja. Kini, pemerintah sedang menyiapkan Kartu Prakerja 2023