Mohon Maaf! Pemilik KK dan KTP dengan Ciri Ini Akan Dihapus Bansosnya, Cek Selengkapnya di Sini

Mohon Maaf! Pemilik KK dan KTP dengan Ciri Ini Akan Dihapus Bansosnya, Cek Selengkapnya di Sini
Mohon Maaf! Pemilik KK dan KTP dengan Ciri Ini Akan Dihapus Bansosnya, Cek Selengkapnya di Sini

AYOJAKARTA.COM - Bagi masyarakat yang memiliki data kependudukan KK dan KTP dengan ciri tidak sesuai ini akan dihapus bansosnya.

Khususnya bagi penerima PKH dan BPNT juga bansos lainnya wajib mengetahui informasi ini.

Masyarakat penerima bansos khususnya PKH, BPNT dan bansos lain harus segera memeriksa data kependudukan KK dan KTP apakah termasuk dalam ciri di bawah ini atau justru tidak sesuai.

Karena dampaknya jika masyarakat dengan data kependudukan KK dan KTP tidak memiliki ciri di bawah ini akan dihapus bantuan sosial atau bansosnya.

Baca Juga: Pendaftaran PPPK 2022 Masih Dibuka, Apakah Fresh Graduate Bisa Ikut? Simak Penjelasannya

Dikutip Ayojakarta.com dari YouTube Diary PKH pada Rabu (28/12/2022) menjelaskan soal ciri-ciri pemilik data kependudukan KK dan KTP yang jika tidak sesuai maka akan dihapus bansosnya.

Di tahun 2023 mendatang segala macam bantuan dari pemerintah datanya harus bersumber dari data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Setiap warga yang berhak mendapat bantuan sosial namun belum pernah mendapatkan bansosnya, kemungkinan besar namanya belum terdaftar di dalam DTKS.

Maka dari itu, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengusulkan melalui musyawarah desa agar warga masyarakat yang layak mendapatkan bansos tersebut bisa masuk dalam DTKS.

Baca Juga: Mau Dapat Bansos di 2023? Buruan Daftar KIS BPJS Kesehatan Bisa Lewat Offline dan Online, Cek Caranya di Sini

Namun tidak sembarang warga yang memiliki data kependudukan KK dan KTP ini bisa masuk ataupun terdaftar di dalam DTKS.

Jadi, hanya pemilik data kependudukan KK dan KTP yang berciri ini yang bisa masuk ke dalam DTKS.

Ciri-ciri kependudukan tersebut adalah data kependudukan yang memenuhi kriteria integritas data.

Jadi, bagi pemilik data kependudukan KK dan KTP yang tidak memenuhi kriteria integritas data maka bisa dipastikan bansosnya akan dihapus walaupun datanya aktif.

Apabila tidak memenuhi kriteria integritas data, maka akan dicoret dari DTKS dan tidak bisa masuk di dalamnya.

Baca Juga: Siap-siap! Ada Bansos PENA Kemensos Rp 6 Juta yang Bakal Cair Akhir Tahun Ini, Yuk Simak Persyaratannya

Kriteria integritas data yang dimaksud adalah:

1. Data perorangan yang bersifat individual dan tunggal artinya data kependudukan yang dimiliki ini tidak boleh ganda.

2. Data perorangan yang mempunyai NIK, Nama, Alamat sesuai dengan data Dindukcapil.

3. Data yang tidak tumpang tindih antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya.

4. Memiliki atribut data seperti harus ada NIK, harus ada nama lengkap, harus ada alamat lengkap, harus ada tempat dan tanggal lahir, nama ibu kandung, status hubungan dalam keluarga, status perkawinan.

Jadi, bagi warga yang memiliki data kependudukan KK dan KTP tidak sesuai ciri-ciri sesuai kriteria integritas data maka bansosnya akan dihapus.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# integritas data
# data kependudukan
# KK dan KTP
# Bantuan Sosial
# Kementerian Sosial Republik Indonesia
# Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
# KK
# Mohon Maaf
# bansos
# DTKS
# PKH
# BPNT
# KTP

News Update

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.