Kabar Buruk! KPM yang Memiliki 6 Tanda dalam KK Seperti Ini Akan Dicoret dari Penerimaan Bansos di Tahun 2023

Kabar Buruk! KPM yang Memiliki 6 Tanda dalam KK Seperti Ini Akan Dicoret dari Penerimaan Bansos di Tahun 2023
Kabar Buruk! KPM yang Memiliki 6 Tanda dalam KK Seperti Ini Akan Dicoret dari Penerimaan Bansos di Tahun 2023

AYOJAKARTA.COM - Kabar buruk bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang penerimaan bantuan sosial (bansos) di tahun 2023 ini.

Pasalnya ada beberapa KPM yang akan dicoret kepesertaan bansosnya mulai bulan Januari 2023.

Sebenarnya semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selain itu, DTKS juga menjadi syarat utama penerimaan bansos sedangkan DTKS berbasis data kependudukan.

Baca Juga: Wajib Catat! Ini 14 Titik Lokasi Samsat Keliling di Wilayah Jadetabek Selasa 17 Januari 2023

Pada dasarnya pengusulan untuk masuk dalam DTKS ataupun pengusulan menjadi anggota KPM bansos menjadi kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah desa atau kelurahan.

Seseorangan akan dinyatakan sah sebagai KPM apabila data-data usulan telah melalui proses validasi dan terverifikasi layak menjadi penerima bansos.

Kebijakan Kementerian Sosial ditentukan melalui lima aspek dan sembilan kriteria kemiskinan.

Harapan pemerintah dari kebijakan ini yaitu penerimaan bansos akan semakin tepat sasaran, sehingga data kemiskinan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan arah kebijakan yang berlaku.

Baca Juga: Mau Kuliah Terkendala Biaya? Ikut Program KIP Kuliah 2023, Ini Jadwal Pencairan dan Syarat Daftarnya

Adapun data kependudukan masyarakat miskin atau rentan miskin akan diverifikasi dan divalidasi oleh SDM kesejahteraan sosial.

Tak hanya itu, ada juga pelaksanaan semacam sensus ekonomi dan registrasi sosial ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencakup seluruh penduduk.

Jadi pada saat sensus, petugas BPS mendata seluruh masyarakat mulai dari segi sosial maupun ekonomi selain meregistrasi secara langsung.

Data tersebut kemudian dilaporkan ke pusat dijadikan satu data sumber selain data DTKS Kementerian Sosial.

Baca Juga: Makin Selektif dan Terbuka, Ini Bocoran Formasi CPNS 2023, Wapres hingga Menpan RB Akhirnya Buka Suara!

Ada catatan bagi masyarakat yang terdata oleh petugas BPS ternyata sudah sejahtera perekonomiannya padahal sebelumnya mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Maka di tahun 2023, kemungkinan besar bantuannya akan dicabut dan dialihkan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.

Selain program tersebut, Kementerian Sosial setiap bulannya melakukan verifikasi ketidaklayakan bagi penerima bantuan sosial.

Lantas tanda dalam Kartu Keluarga (KK) seperti apa yang tidak akan menerima bantuan sosial di tahun 2023?

Baca Juga: Saldo Iuran KIS BPJS Kesehatan yang Tidak Pernah Terpakai Bisa Dicairkan? Simak Informasinya di Sini

Adapun tanda dalam Kartu Keluarga yang tidak akan menerima bantuan sosial di tahun 2023 sebagai berikut dikutip AyoJakarta.com dari YouTube INFO BANSOS, Senin (16/1/2023). 

1. Dalam satu KK ada anggota keluarga yang memiliki pekerjaan sebagai PNS, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, TNI dan Polri.

2. Dalam satu KK ada anggota keluarga yang menjadi pekerja kesejahteraan sosial seperti pendamping PKH dan TKSK.

3. KPM penerima bansos ternyata sudah pindah wilayah atau pindah ke luar negeri.

4. KPM penerima bansos meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris.

5. KPM menjadi pekerja migran atau TKI.

6. KPM yang tadinya miskin kini sudah sejahtera dari segi perekonomiannya.

Baca Juga: Mohon Maaf, KPM yang Memiliki 6 Tanda dalam KK Seperti Ini Tidak Lagi Menerima Bansos di Tahun 2023

Jika keenam tanda di atas ternyata ada dalam Kartu Keluarga atau KK, maka nantinya akan dilaporkan oleh operator SIKS-NG melalui aplikasi SIKS-NG online untuk dimutakhirkan datanya.

Sehingga di tahun 2023, tidak ada menerima bantuan sosial lagi dan akan dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan.

Hal ini bertujuan agar penerima bansos lebih tepat sasaran untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# 6 Tanda
# Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
# bantuan sosial (bansos)
# Kartu Keluarga (KK)
# Januari 2023
# Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
# tahun 2023
# Badan Pusat Statistik (BPS)
# Kabar Buruk
# dicoret
# KK
# bansos
# DTKS
# Kementerian Sosial
# KPM

News Update

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.