Syarat dan Jadwal Cair Bansos BPNT Rp1,2 Juta untuk KPM Akhir Tahun 2024

Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

AYOJAKARTA.COM — Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Salah satu bansos yang disalurkan oleh pemerintah adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Bansos BPNT yang bernilai dengan total Rp1,2 Juta diprediksi akan dicairkan pada tahun 2024 ini, tepatnya pada bulan November-Desember.

KPM yang akan mendapatkan bantuan tersebut adalah keluarga yang sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

Baca Juga: Pasca Pergantian Presiden, KPM Pemilik Kategori ini Dipastikan Hilang dari Daftar Bansos di 2025

Syarat Penerima Bansos BPNT Rp1,2 Juta di Akhir Tahun 2024

Tidak semua KPM berhak menerima bantuan BPNT total Rp1,2 juta ini. Bansos tersebut hanya akan diberikan kepada KPM BPNT yang mengalami penundaan pencairan sejak bulan Juli hingga Desember 2024.

“Bantuan bpnt yang nominalnya Rp1,2 juta tersebut berpotensi bisa diterima para KPM di bulan November atau Desember tahun 2024 nanti, tapi catatannya tidak semua KPM bpnt ini bisa menerima bantuan bpnt total Rp1,2 juta,” ucap kreator YouTube DIARY BANSOS, dikutip pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Hal tersebut berarti bantuan itu akan cair sekaligus bagi KPM yang tercatat belum menerima BPNT selama enam bulan terakhir. Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi meliputi:

  • KPM yang merupakan peralihan dari PT Pos ke kartu KKS sejak Juli 2024.
  • KPM yang masih dinyatakan layak menerima bantuan BPNT oleh Kemensos hingga Desember 2024.

Bagi KPM yang tidak lagi memenuhi syarat di atas, jumlah bansos akan disesuaikan.

Baca Juga: Banjir Bansos Tambahan Hari Ini! KPM PKH dan BPNT Murni Dapat Bonus Tambahan Rp500 Ribu hingga Rp1,8 Juta, Cek ATM Sekarang

Pencairan Melalui Kartu KKS

Penyaluran bantuan sebesar Rp1,2 juta tersebut akan dilakukan melalui kartu KKS yang diterbitkan oleh bank-bank yang bekerja sama dengan pemerintah seperti Bank BRI, BNI, Mandiri dan BSI.

Namun sampai saat ini, belum ada kepastian apakah dana akan dicairkan sekaligus atau bertahap.

KPM yang sudah memiliki saldo bantuan di kartu KKS diminta untuk segera mencairkan dana sebelum 31 Oktober 2024.

Baca Juga: 'Bonus' Akhir Tahun! 4 Bansos Kompak Cair untuk KPM PKH dan BPNT via KKS dan Kantor Pos, Ada Pencairan hingga Rp2,7 Juta

Update Status PKH dan BPNT Alokasi November-Desember 2024 di Sistem SIKS-NG

Update pencairan di sistem SIKS-NG sudah memasuki tahap akhir untuk bantuan BPNT November-Desember 2024.

Saat ini, data KPM masih dalam proses finalisasi di menu "final closing" oleh pendamping sosial.

Proses tersebut sangat diharapkan akan selesai pada awal November sehingga pencairan bisa dilakukan di pertengahan atau akhir November.

Untuk sementara, menu DTKS di SIKS-NG masih menampilkan status periode sebelumnya (September-Oktober) yang menunjukkan status seperti SPM, SI atau sudah salur.

Nah, itulah informasi selengkapnya terkait pencairan bansos alokasi November-Desember.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Jadwal
# cair
# cair
# syarat
# BPNT
# Bansos

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.