Mengapa Tiga Komponen Bansos PKH 2024 Ini Dihentikan September-Oktober?

Berdasarkan data terbaru yang diupdate di SIKS-NG, ternyata ada tiga komponen bantuan yang tidak akan cair pada periode ini.
Berdasarkan data terbaru yang diupdate di SIKS-NG, ternyata ada tiga komponen bantuan yang tidak akan cair pada periode ini.

AYOJAKARTA.COM - Banyak Keluarga Penerima Manfaat taua KPM yang menanyakan informasi penting terkait Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) periode September-Oktober 2024.

Berdasarkan data terbaru yang diupdate di SIKS-NG, ternyata ada tiga komponen bantuan yang tidak akan cair pada periode ini, meskipun nama-nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah masuk dalam data final closing.

Sejak tanggal 19 September 2024, update bantuan PKH untuk periode September-Oktober mulai terlihat di menu PKH.

Namun, kabar mengejutkan datang ketika ditemukan pengurangan jumlah penerima PKH di beberapa desa.

Misalnya, di satu desa jumlah KPM turun dari 259 pada periode Juli-Agustus menjadi 251 pada periode September-Oktober.

Pengurangan serupa terjadi di desa lainnya, dari 229 KPM menjadi 215.

Pengurangan penerima PKH ini terjadi akibat beberapa komponen bantuan yang tidak lagi tercairkan.

Hal ini dijelaskan pemerhati bansos, Eka, melalui kanal YouTube Diary Bansos pada Sabtu, 21 September 2024.

Komponen pertama yang tidak akan mendapatkan bantuan adalah bagi KPM yang memiliki anak sekolah SMA sederajat yang sudah lulus atau putus sekolah.

Baca Juga: Kabar Gembira! Nama-Nama Penerima PKH September-Oktober Sudah Final di SIKS NG, tapi Ada Pengurangan Jumlah

Eka menjelaskan bahwa bantuan untuk komponen ini dihentikan karena data Dapodik sudah terupdate, baik untuk siswa yang lulus maupun yang drop out.

Komponen kedua yang tidak akan tercairkan adalah bagi KPM yang memiliki balita berusia di atas 6 tahun, tetapi belum masuk sekolah dasar.

Sesuai ketentuan, balita yang mendapat bantuan adalah yang berusia antara 0 hingga 6 tahun.

Jika balita tersebut belum masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka komponen bantuannya tidak akan dicairkan pada periode September-Oktober 2024.

Selain itu, komponen ketiga yang akan terhenti adalah bagi KPM yang memiliki lansia atau anggota keluarga yang telah meninggal dunia dan sudah terupdate di Dukcapil.

Khususnya bagi KPM yang hanya memiliki lansia sebagai satu-satunya anggota keluarga, bantuan akan dihentikan karena tidak ada ahli waris yang bisa menggantikan pencairan bantuan tersebut.

Eka juga menegaskan bahwa data final closing untuk periode September-Oktober ini sudah muncul di sistem SIKS-NG.

Namun, untuk menu View DTKS, yang mencakup proses verifikasi seperti pengecekan rekening hingga SPM dan SP2D, masih belum terupdate.

Proses penyaluran bantuan masih terlihat pada periode Juli-Agustus, dengan status sudah salur.

Eka berharap dalam beberapa hari ke depan, proses verifikasi untuk periode September-Oktober juga bisa segera terupdate di menu View DTKS, sehingga bantuan bisa dicairkan.

Berdasarkan estimasi, proses pencairan bantuan setelah data final closing muncul membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 20 hari.

Baca Juga: Kamu Lihat Apa? Pandanganmu Ungkap Karakter Paling Menonjol di Kalangan Sekitar

Informasi ini sangat penting bagi KPM yang menunggu bantuan PKH periode September-Oktober 2024.

Dengan adanya pembaruan ini, masyarakat diharapkan lebih memahami alasan di balik penghentian beberapa komponen bantuan dan tetap bersabar menunggu proses pencairan yang sedang berlangsung.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# komponen
# PKH
# Bansos

News Update

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.