Wajib Tahu! Bukti Status Pencairan Bantuan PKH dan BPNT Mei 2025, Asli atau Hoax?

Wajib Tahu! Bukti Status Pencairan Bantuan PKH dan BPNT Mei 2025, Asli atau Hoax?
Wajib Tahu! Bukti Status Pencairan Bantuan PKH dan BPNT Mei 2025, Asli atau Hoax?

AYOJAKARTA.COM - Perkembangan terbaru mengenai pencairan bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) pada Mei 2025 saat ini sedang menjadi perhatian khusus bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terdapat informasi yang beredar bahwa bantuan sosial PKH mulai dicairkan pada hari ini, sementara BLT (Bantuan Langsung Tunai) juga dikabarkan telah mendapatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan siap untuk dicairkan.

Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua informasi yang beredar di media sosial mengenai pencairan ini adalah akurat.

Baca Juga: AKHIRNYA MULAI DIPROSES! 3.697 KPM PKH BPNT Siap Menerima Bantuan Periode April-Juni 2025

Setelah dilakukan verifikasi, ditemukan bahwa hanya ada dua bukti struk pencairan yang beredar di berbagai grup media sosial, dengan nominal Rp652.000 yang dicairkan pada pukul 05.30 pagi dan Rp51.100 yang dicairkan pada pukul 06.30 pagi.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa nominal Rp652.000 kemungkinan besar merupakan gabungan dari dua komponen bantuan, yaitu komponen untuk ibu hamil sebesar Rp500.000 dan komponen untuk jenjang SD sebesar Rp152.000. Sementara nominal Rp51.100 kemungkinan merupakan sisa dari pencairan sebelumnya.

Yang perlu dicermati lebih jauh adalah bahwa bukti struk tersebut menampilkan tampilan Livin by Mandiri dengan warna biru tua (biru dop), yang merupakan tampilan aplikasi tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 tampilan Livin by Mandiri telah berubah menjadi warna biru yang lebih terang.

Hal ini mengindikasikan bahwa bukti struk tersebut kemungkinan besar merupakan screenshot dari pencairan periode sebelumnya, yaitu November atau Desember 2024, bukan pencairan terbaru Mei 2025.

Baca Juga: Sistem SIKS-NG Mulai Menampilkan Proses Pencairan PKH-BPNT Tahap Kedua 2025, Kapan Dana Benar-benar Cair?

Temuan penting lainnya terkait pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT adalah adanya fitur "nominal tertahan" yang muncul pada aplikasi Livin by Mandiri untuk beberapa penerima manfaat.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada beberapa akun Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terlihat adanya nominal tertahan dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari Rp225.000, Rp600.000, hingga Rp1.500.000, tergantung pada komponen bantuan yang diterima oleh masing-masing KPM.

Sebagai contoh, nominal tertahan sebesar Rp1.500.000 setelah dikonfirmasi kepada penerima manfaat tersebut, memang sesuai dengan dua komponen balita yang dimilikinya, di mana masing-masing komponen balita bernilai Rp750.000, sehingga total menjadi Rp1.500.000.

Penting untuk dipahami bahwa nominal tertahan ini sebenarnya menandakan bahwa dana bantuan sudah masuk ke dalam kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) penerima, namun belum dapat diambil atau ditransaksikan karena sedang dalam proses pencairan.

Baca Juga: Kabar Gembira! Dana PIP Sudah Cair, Sementara PKH-BPNT Tahap Kedua Masih Diproses

Fitur nominal tertahan ini tampaknya hanya tersedia pada aplikasi Livin by Mandiri, sementara aplikasi bank penyalur lainnya seperti Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BSI tidak menampilkan fitur serupa.

Bagi penerima manfaat yang sudah melihat adanya nominal tertahan di akunnya, hal ini menjadi indikasi positif bahwa bantuan sosial mereka telah dalam proses penyaluran dan hanya tinggal menunggu waktu hingga dana tersebut dapat dicairkan sepenuhnya.

Selain itu, terdapat informasi penting yang perlu diketahui oleh semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait dengan pengelolaan kartu KKS mereka.

Berdasarkan himbauan terbaru, kartu KKS wajib dipegang langsung oleh KPM yang bersangkutan dan tidak boleh dipegang oleh pihak lain, termasuk pendamping sosial, ketua kelompok, atau perangkat desa.

Baca Juga: Pemerintah Tunda Penyaluran Bantuan PKH dan BPNT Tahap 2 2025? Ini Faktanya

Hal ini merupakan kebijakan yang diterapkan untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai ke tangan penerima yang berhak dan mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Sementara itu, hasil pengecekan terkini yang dilakukan pada sore hari menjelang malam ini menggunakan kartu KKS merah putih di mesin ATM Bank BNI menunjukkan bahwa saldo masih tetap Rp10.000, yang mengindikasikan bahwa pencairan bantuan PKH tahap kedua dan BPNT tahap kedua belum terealisasi pada saat pengecekan dilakukan.

Meskipun demikian, dengan adanya indikasi nominal tertahan pada beberapa akun Livin by Mandiri, dapat disimpulkan bahwa proses pencairan bantuan sosial sudah mulai berjalan dan akan segera terealisasi dalam waktu dekat.

Para penerima manfaat diharapkan untuk terus memantau saldo rekening mereka dan mempersiapkan kartu KKS untuk dapat segera melakukan transaksi pengambilan dana bantuan sosial ketika sudah tersedia sepenuhnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PKH
# pencairan
# Media Sosial

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.