Catat Yaa! Hanya KPM Bansos Kategori Jenis ini yang Akan Menjadi Sasaran Survei Ground Check DTSEN 2025

Perubahan penting dalam penetapan KPM bansos tahap II adalah penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai acuan.
Perubahan penting dalam penetapan KPM bansos tahap II adalah penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai acuan.

AYOJAKARTA.COM -- Salah satu perubahan penting dalam penetapan KPM bansos tahap II adalah penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai acuan.

Merupakan hasil dari pemutakhiran tiga jenis data bantuan berbeda, keberadaan DTSEN akan menjadi satu-satunya atau Tunggal terkait pemberian bansos bagi para KPM.

Selain DTKS Kemensos serta Reg Sosek BPS, jenis data yang juga menjadi embrio lahirnya DTSEN sebagai acuan penyaluran bansos untuk para KPM di tahap II adalah P3KE BKKBN.

Baca Juga: DTSEN Jadi Acuan! 6 Kriteria KPM PKH dan BPNT yang Akan Dikeluarkan dari Daftar Penerima Bantuan Sosial Tahap 2 2025

Adanya upaya pemutakhiran dari ketiga jenis data tersebut, memungkinkan terjadinya perbedaan di sebagian atau keseluruhan hasil sehingga perlu dilakukan verifikasi langsung.

Mekanisme atau tata cara dan proses melakukan penyesuaian dari perbedaan ketiga data pembentuk DTSEN, oleh Kemensos disebut dengan istilah survei Ground Check.

Melalui aplikasi Sigma yang secara khusus hanya dimiliki oleh Pendamping Sosial dan tersebar di seluruh Indonesia, data-data KPM yang tidak sesuai akan mudah terbaca.

Berbekal dengan data pada aplikasi Sigma tersebut, maka para pendamping sosial akan memiliki bekal serta acuan untuk melakukan survei Ground Check.

Baca Juga: KPM Cemas Jadi Target Survei DTSEN Ground Check, Bakal Diverifikasi Ulang!

Dengan melakukan verifikasi langsung kepada keluarga yang memiliki perbedaan rujukan data, akan membuat penyaluran bansos bagi para KPM di tahap II lebih tepat sasaran.

Meski tujuan mendasar dari proses dilakukannya survei Ground Check sudah tersiar di berbagai platform media, faktanya masih banyak KPM yang perlu merasa kuatir.

Selain hasil survei akan membuat status sebagai KPM terhapus, kekhawatiran juga timbul karena bisa berdampak pada penyaluran bansos yang akan terkendala di tahap II.

Untuk menghapus timbunan rasa kuatir yang kini sedang banyak dirasakan, berikut adalah sejumlah informasi penting tentang ground check dan korelasinya terhadap status KPM.

Baca Juga: Jangan Nakal! KPM Bansos Siap-siap Terima Imbas Ini Jika Menolak Ikut Survei DTSEN dari Pendamping Sosial

Sebagaimana telah disebut di awal, ground check DTSEN merupakan proses melakukan pemeriksaan data milik KPM yang mengalami perbedaan.

Adapun data-data para KPM bansos yang mengalami perbedaan antara DTKS, Reg Sosek dan P3KE, akan terbaca oleh aplikasi Sigma milik Pendamping Sosial.

Mengacu pada ketentuan tersebut, dapat dipastikan bahwa kategori KPM yang akan menjadi sasaran survei ground check DTSEN adalah sudah terdaftar pada aplikasi Sigma.

Baca Juga: Fix! DTKS Diganti Jadi DTSEN, Ini Perubahan SistemPenerapan Aturan dan Keunggulannya

Sementara bagi para KPM yang datanya sudah manunggal atau sudah sesuai antara DTKS, Reg Sosek dan P3KE, tidak akan menjadi sasaran survei.

Salah satu indikasi untuk memastikan ada atau tidaknya kesesuaian antara setiap data, dapat diketahui melalui status pencairan bansos di tahap I atau periode Januari-Maret.

Para KPM yang belum memperoleh bansos tahap I hingga hari ini, tidak menutup kemungkinan karena terjadi ketimpangan data pada DTSEN.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# ground check
# DTSEN
# KPM
# Bansos

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.