WASPADA! Pahami 4 Cara Agar Terhindar dari Sebar Data Pinjol, Pahami Syarat dan Jangan Asal Setuju

Ilustrasi cara agar pinjol tidak bisa sebar data
Ilustrasi cara agar pinjol tidak bisa sebar data

AYOJAKARTA.COM – Kerap menawarkan kemudahan pengajuan dana yang cepat, pinjaman online (pinjol) kini sudah banyak macamnya.

Namun kemudahan dan kemajuan yang dapat membantu keuangan masyarakat.

Adanya pinjaman online (pinjol), masih ada oknum yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga: CPNS 2023 Siap Dibuka, Daftar 10 Instansi Sepi Peminat yang Cocok Buat Jadi Incaran!

Oknum pembuat pinjaman online (pinjol) yang memberikan kemudahan tidak semua menjamin keamanan data nasabah.

Maraknya pinjol illegal yang berujung pada kejahatan digital yaitu penyebaran data.

Penyebaran data merupakan sebuah tindakan penyebaran informasi seseorang yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penyebaran data atau doxing yang dilakukan oknum pinjol illegal akan menyebarkan data seperti data pribadi yang terdapat di KTP.

Data pribadi dan berkas penting lainnya di dapat pinjol illegal dari nasabah yang mendaftar dan melampirkan persyaratan.

Baca Juga: 2 Cara Mudah Bikin WA Jadi Centang Satu tapi Tetap Bisa Online Sosmed, Tinggal Ubah Settingan Ini

Penyebaran data ini akan merupakan akibat dari keterlambatan membayar hingga pada ancaman secara personal melalui pesan whatsapp.

Perlu diketahui penyebaran data pribadi merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum.

Perlindungan data pribadi ditentukan pada Pasal 58 UU No. 24 tahun 2013 atas perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Lalu bagaimana cara agar pinjol tidak bisa sebar data?

Mayoritas pelaku penyebar data, merupakan pinjol illegal yang tidak terdata dan tidak diberi izin OJK.

Agar terhindar dari sebar data pinjol pahami cara berikut ini.

Baca Juga: 5 Jurusan Kuliah Sepi Peminat di UNHAS, Salah Satu Prodi Hanya 17 Pendaftar!

1. Ajukan pinjaman hanya pada pinjol resmi
Pinjol resmi akan terdaftar dan diberi izin oleh OJK.

Pinjol Ilegal mempunyai kewajiban untuk mematuhi kebijakan OJK salah satunya adalah kebijakan pengguna.

Kebijakan pengguna yang bisa diizinkan diakses adalah, kamera, lokasi, dan mikrofon pengguna.

Kemudian awasi fitur akses melalui pengaturan aplikasi, jika aplikasi pinjol meminta akses kontak, waspadalah terhadap penyebaran data.

2. Membayar tepat waktu
Lakukan pembayaran tepat waktu dan hindari membayar melebihi jatuh tempo.

Lakukan hal ini jika meminjam pada pinjol legal ataupun pinjol illegal.

3. Pahami syarat dan ketentuan pinjaman
Penting untuk memahami dan mengecek kembali syarat dan ketentuan dari aplikasi pinjol.

Baca Juga: Mental Kamu Lebih Kuat dari yang Kamu Sadari, Ini Dia 10 Tandanya

Berhati-hati jika pinjol meminta untuk akses data selain dari lokasi, kamera dan mikrofon.

4. Laporkan ke polisi dan OJK
Jika kamu merupakan salah satu korban sebar data pinjol, jangan ragu melapor ke polisi dan OJK.

Pelanggaran sebar data telah diatur oleh hukum, maka jangan ragu untuk segera melapor.

Sertakan bukti yang merugikan, untuk memvalidasi pelaku sebar data.

Setiap kejahatan digital kerap tidak terasa diawal, jangan terburu-buru dan mudah percaya dengan penawaran cepat dan mudah.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# sebar data
# pinjol
# OJK

News Update

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani