Berubah Drastis! PKH Tahap 2 2025 hanya Fokus pada 3 Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Ini Saja

Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025 mengalami perubahan signifikan.
Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025 mengalami perubahan signifikan.

AYOJAKARTA.COM – Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025 mengalami perubahan signifikan.

Penyaluran bantuan kini difokuskan hanya pada tiga komponen utama dalam keluarga guna meningkatkan efektivitas serta ketepatan sasaran sesuai dengan tujuan program.

Baca Juga: Akhir Bulan Penuh Berkah! PKH, BPNT, dan PIP Cair Serentak Mulai Besok

1. Komponen Kesehatan

Komponen ini mencakup dua kategori penerima manfaat, yaitu ibu hamil/nifas dan anak usia dini.

  • Ibu hamil/nifas hanya mendapat bantuan untuk kehamilan kedua. Artinya, ibu yang sedang hamil anak ketiga dan seterusnya tidak lagi berhak menerima bantuan PKH.
  • Anak usia dini yang berhak mendapat bantuan adalah yang berusia 0–6 tahun 0 bulan. Jika seorang anak sudah berusia 6 tahun 1 hari, maka tidak lagi masuk dalam kategori penerima manfaat.
  • Bantuan hanya diberikan untuk anak pertama dan kedua. Anak ketiga dan seterusnya dalam rentang usia 0–6 tahun tidak akan diperhitungkan sebagai penerima manfaat PKH.

Baca Juga: Penyaluran PKH dan BPNT 2025 Tahap 1 Terpantau Masih Banyak yang Tertunda? Ternyata Ini Penyebabnya

2. Komponen Pendidikan

Komponen ini ditujukan bagi anak dari keluarga penerima PKH yang sedang menempuh pendidikan formal dan terdaftar dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau Education Management Information System (Emis) bagi sekolah di bawah Kementerian Agama.

Syarat utama penerima manfaat komponen pendidikan ini adalah anak harus terdaftar sebagai siswa aktif di lembaga pendidikan formal yang diakui pemerintah.

Komponen pendidikan menjadi bagian penting dalam PKH karena bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Diharapkan, bantuan ini dapat membuka kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan.

Baca Juga: PT Pos Mulai Salurkan Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 2025, Cek Jadwal Pencairannya di Daerah Ini!

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

Komponen ini meliputi dua kategori penerima manfaat, yaitu penyandang disabilitas berat dan lansia.

  • Penyandang disabilitas berat yang berhak menerima bantuan adalah yang tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Tidak semua jenis disabilitas secara otomatis masuk dalam kategori ini, hanya yang mengalami keterbatasan signifikan dalam menjalankan aktivitas mandiri.
  • Lansia yang memenuhi kriteria juga berhak menerima bantuan PKH.
  • Besaran bantuan untuk penyandang disabilitas berat dan lansia adalah Rp2,4 juta per tahun.

Untuk memastikan data penerima manfaat valid, keluarga penerima PKH wajib melaporkan kondisi anggota keluarga yang mengalami disabilitas berat beserta jenis disabilitasnya kepada operator DTSEN atau pendamping sosial saat pemutakhiran data.

Jika dalam satu keluarga tidak terdapat anggota yang memenuhi salah satu dari tiga komponen di atas, maka keluarga tersebut tidak lagi berhak menerima bantuan PKH, meskipun secara ekonomi tergolong sebagai keluarga miskin.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Keluarga Penerima Manfaat
# kriteria
# PKH

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.