Pencairan BPNT Rp600.000 Tahap 1 2025, Bank BNI Mulai Top-Up, BRI Segera Menyusul

Terdapat kabar menggembirakan tentang pencairan bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tahap pertama tahun 2025.
Terdapat kabar menggembirakan tentang pencairan bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tahap pertama tahun 2025.

AYOJAKARTA.COM -- Terdapat kabar menggembirakan tentang pencairan bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tahap pertama tahun 2025.

Bantuan sebesar Rp600.000 untuk periode Januari-Februari-Maret 2025 telah mulai dicairkan secara bertahap melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di beberapa bank penyalur.

Berdasarkan informasi dari channel YouTube Diary Bansos per tanggal 17 Februari 2025, proses pencairan diawali oleh Bank Mandiri yang menjadi bank pertama yang melakukan pencairan.

Baca Juga: Mohon Maaf, Inilah Penyebab Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 2025 Gagal Cair

Selanjutnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengikuti untuk melakukan top-up saldo BPNT.

Terbaru, pada malam tanggal 16 Februari 2025, Bank BNI telah memulai proses pencairan saldo BPNT Rp600.000 ke rekening para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bagi pemegang KKS Bank BNI, disarankan untuk melakukan pengecekan secara berkala melalui beberapa cara: melalui ATM, mendatangi agen bank, atau cara termudah melalui aplikasi mobile banking Wonder by BNI.

Penggunaan layanan mobile banking sangat direkomendasikan agar KPM tidak perlu bolak-balik mengecek saldo di mesin ATM atau agen bank.

Baca Juga: Menjelang Ramadhan, Bansos PKH & BPNT Cair Lagi! Tapi Bagaimana dengan Program Makan Bergizi Gratis?

Sementara untuk pemegang KKS Bank BRI, yang jumlah nasabahnya termasuk paling banyak dibandingkan Bank Mandiri dan BSI, proses pencairan belum dimulai.

Namun berdasarkan informasi, status SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sudah mencapai tahap SII (Surat Perintah Investasi Instansi).

Sehingga diperkirakan dalam waktu dekat Bank BRI juga akan menyusul mencairkan atau men-top up saldo Rp600.000 ke rekening para KPM.

Para pemegang KKS Bank BRI diimbau untuk bersabar dan secara berkala melakukan pengecekan menggunakan layanan Primo BRI Mobile.

Baca Juga: Terpantau Bansos PKH dan BPNT Cair Lebih Awal di BRI dan BNI, KPM Segera Cek Saldo di KKS

Perlu diketahui bahwa total penerima bantuan BPNT se-Indonesia mencapai 18,8 juta KPM, yang terbagi menjadi dua kelompok: sebagian cair melalui PT Pos Indonesia dan sebagian besar cair melalui kartu KKS.

Bersamaan dengan itu, bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) triwulan pertama tahun 2025 untuk periode Januari-Februari-Maret juga sedang dalam proses pencairan melalui empat bank penyalur yang sama.

Sebagian besar KPM sudah menerima bantuan tersebut, namun masih ada yang belum menerima transferan saldo.

Baca Juga: PKH BPNT Tahap 1 Tahun 2025 Cair Duluan di Wilayah Ini, Nominalnya Capai Rp2 Juta?

Perbedaan penting yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pencairan antara KKS dan PT Pos Indonesia.

Bantuan yang disalurkan melalui KKS tidak akan kembali ke kas negara jika tidak segera diambil oleh penerima.

Sebelum dilakukan pengembalian ke kas negara untuk bantuan yang belum ditransaksikan.

Pihak Kementerian Sosial akan meminta pendamping sosial untuk melakukan penelitian terlebih dahulu dengan mendatangi KPM yang teridentifikasi belum mencairkan bantuannya untuk mengetahui alasannya.

Baca Juga: Dana Bansos PKH dan BPNT Tahap I Cair Mulai Hari Ini, Pemegang KKS Bank BRI dan BNI Bisa Cek Saldo Sekarang!

Sementara itu, pencairan melalui PT Pos Indonesia memiliki batas waktu pengambilan yang ketat, dan jika melewati batas tersebut, bantuan akan langsung dikembalikan ke kas negara tanpa proses penelitian.

Untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT melalui PT Pos Indonesia, saat ini status SP2D masih dalam tahap SPM (Surat Perintah Membayar).

Setelah SPM, masih ada proses SP2D dan SII yang harus dilalui.

Setelah semua tahap tersebut selesai, barulah PT Pos Indonesia akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuat jadwal pencairan, membagikan undangan kepada KPM, dan melaksanakan proses pencairan.

Proses ini memang lebih panjang dibandingkan pencairan melalui KKS, sehingga biasanya pencairan melalui PT Pos Indonesia dilakukan setelah pencairan melalui KKS selesai dilaksanakan.

Baca Juga: Pencairan PKH BPNT TAHAP 1 2025 Rp600.000 Mulai Bergulir di 4 Bank Penyalur, Ini Rincian Lengkapnya

Fenomena yang sering terjadi, terutama pada KPM validasi yang baru beralih dari BPNT murni ke PKH, adalah minimnya informasi yang diterima.

Sehingga mereka terkadang tidak mengetahui bahwa saldo bantuan PKH sudah masuk ke kartu KKS mereka, yang menyebabkan keterlambatan pencairan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Bantuan Pangan Non Tunai
# Tahap Pertama
# BPNT
# pencairan

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.