Bansos PKH dan BPNT Mulai Proses Penyaluran, KPM Kategori Ini Dipastikan Tidak Lagi Menerima Bantuan di Tahap I

Memasuki jadwal pencairan bansos tahap I atau periode salur Januari-Maret, kabar tidak sedap menyapa sejumlah KPM baik PKH ataupun BPNT.
Memasuki jadwal pencairan bansos tahap I atau periode salur Januari-Maret, kabar tidak sedap menyapa sejumlah KPM baik PKH ataupun BPNT.

AYOJAKARTA.COM - Memasuki jadwal pencairan bansos tahap I atau periode salur Januari-Maret, kabar tidak sedap menyapa sejumlah KPM baik PKH ataupun BPNT.

Meski penggunaan DTSE sebagai acuan pencairan baru akan diberlakukan pada tahap II, namun di tahap I sejumlah KPM baik PKH atau BPNT tetap tidak mendapat bantuan.

Tidak terdaftarnya sejumlah KPM bansos baik PKH atau BPNT pada penyaluran tahap I, diakibatkan oleh beberapa penyebab.

Sebagai acuan bagi KPM PKH atau BPNT, berikut adalah sejumlah alasan yang dapat menjadi penyebab tidak lagi mendapat bansos di tahap I.

Baca Juga: Info Penting! Cek 4 Fakta Pencairan Bansos Tahap I Tahun 2025 yang Wajib Diketahui KPM

Bansos PKH dan BPNT Mulai Proses Penyaluran

Penyebab pertama KPM tidak lagi tercatat sebagai penerima bansos di tahap I adalah karena tidak lagi memiliki komponen.

KPM yang sebelumnya tercatat memiliki komponen pendidikan anak usia sekolah, dipastikan terhapus dari daftar jika sudah dinyatakan lulus.

Adapun penyebab selanjutnya yang membuat KPM bansos terhapus sebagai penerima manfaat baik PKH atau BPNT adalah jika terjadi peningkatan status ekonomi.

Di samping karena perekonomian sudah membaik atau meningkat, graduasi juga dapat disebabkan jika KPM mengundurkan diri sebagai penerima.

Penyebab ketiga yang membuat status KPM terhapus dari daftar penerima manfaat adalah masuk dalam kategori data anomali atau masih belum padan.

Selain perbedaan yang disebabkan karena anomali pada perbankan atau PT Pos, penyebab KPM tidak lagi terdata sebagai penerima adalah perbedaan dengan DTKS.

Adanya perbedaan data antara DTKS dengan Dukcapil, juga dapat membuat status KPM tidak lagi terdaftar sebagai penerima manfaat.

Penyebab selanjutnya yang dapat membuat status sebagai penerima manfaat bansos tahap I terhapus adalah jika dinyatakan tidak lulus verifikasi.

Sebelum menetapkan penerima manfaat, salah satu hal yang dilakukan pemerintah adalah melakukan penyesuaian dan verifikasi data.

Adanya ketidaksesuaian data calon KPM, dapat mengakibatkan status penerima bansos di tahap I menjadi tertunda atau bahkan terhapus.

Sepanjang periode salur tahap I tahun 2025, pemerintah berencana akan melakukan pencairan sejumlah bantuan kepada para KPM.

Di samping bansos PKH dan BPNT tahap I, jenis-jenis bantuan yang diprediksi akan kembali disalurkan antara lain Beras 10 kilogram.

Sebelumnya pada akhir 2024 lalu pemerintah berencana akan menyudahi penyaluran bansos beras namun urung dilakukan dan akan dilanjut hingga pertengahan tahun 2025.

Selain beras, jenis-jenis bansos berikutnya yang juga akan segera disalurkan antara lain BLT BBM tahap I, Diskon listrik 50 persen, serta bansos PIP.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PKH
# BPNT
# Bansos

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.