Apakah Sikat Gigi Bisa Membatalkan Puasa dan Bagaimana Hukumnya? Berikut Penjelasan Ustaz Adi Hidayat

Ustaz Adi Hidayat
Ustaz Adi Hidayat

AYOJAKARTA.COM – Umat muslim di seluruh dunia saat ini sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1444 H.

Saat melaksanakan ibadah puasa, tentu ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan agar puasa mendapat rahmat dari Allah SWT.

Sehingga jika aturan tersebut dilanggar tentu akan membatalkan puasa.

Baca Juga: Sederet Hal Memberatkan Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati di Kasus Peredaran Narkoba

Namun tak sedikit Umat Islam yang bingung mengenai aturan sikat gigi saat sedang puasa.

Lantas bagaimana hukumnya menyikat gigi saat sedang berpuasa, apakah bisa membatalkan puasa?

Dilansir AyoJakarta.com dari kanal YouTube New Tausiah Ustadz pada Kamis, (30/3/2023), Pendakwah Ustaz Adi Hidayat menjelaskan hukum menyikat gigi.

Ustaz Adi Hidayat menerangkan perkataan nabi Muhammad soal menyikat gigi saat hendak Shalat.

Baca Juga: 13 Waktu Mustajab untuk Berdoa Sesuai Hadist: Ketika Sahur hingga Minum Air Zam-Zam

“Kata Nabi, kalau lah tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali akan Shalat,” kata UAH.

Dikatakan UAH bahwa para ulama di saat Ramadan justru mengajurkan amalan mustahab.

Lebih lanjut Ustaz Adi Hidayat menjelasakan amalan di bulan Ramadan.

Baca Juga: Download TikTok Cepat dengan Savefrom.net, Simpan Video ke Ponsel Sekali Klik

“Jadi amalan-amalan Ramadan itu ada yang amalan mujawwaz atau jaizatusshiyam yang diperbolehkan,” jelas UAH.

Selain itu, ada amalan makruharusshiyam atau amalan yang menjadi makrukh jikka dilakukan.

Sehingga Ustaz Adi menjelaskan jika amalan yang boleh dilakukan itu tidak ada pahala maupun dosa.

Ustaz Adi Hidayat menjelaskan jika sikat gigi merupakan termasuk amalan mujawwaz yang berarti boleh dilaksanakan.

Baca Juga: Batas Sahur sampai Jam Berapa? Apakah Boleh Makan setelah Peringatan Imsak?

“Tapi yang dianjurkan jangan gunakan pasta gigi yang dapat sekiranya mengumpulkan ludah. Apabila sebagian terkumpul atau tertelan mka makruh hukumnya,” ungkap UAH.

“Kalau yang boleh dilakukan itu artinya tidak ada pahala dan tidak ada dosa bisa dilakukan saja,” tuturnya.

Lebih lanjut Ustaz Adi Hidayat mencontohkan misalnya kumur-kumur saat wudhu, kemudian saat diluar wudhu tapi situasi panas luar biasa ingin kumur-kumur, hukumnya boleh.

Baca Juga: Jasa Tukar Uang Baru Jelang Lebaran, Bagaimana Hukumnya dalam Islam? Simak Penjelasannya di Sini!

“Tapi kalau sengaja kumur-kumur tidak ada alasan itu makruh hukumnya, khawatir sebagian bisa tertelan,” sebut Ustaz Adi Hidayat.

Dikatakan UAH bahwa suntik untuk obat hukumnya diperbolehkan atau jaiz.

Asalkan jenis cairan yang disuntikan bukan penambah energi seperti suntik Vitamin C, melainkan obat bagi penyakit yang diderita.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# hukum menggosok gigi ketika puasa
# Batal Puasa Ramadan
# UAH
# Ustaz Adi Hidayat

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.