Diminta Mundur Dari Wali Kota Solo, Gibran: terima kasih atas masukannya

AYOJAKARTA.COM – Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, diminta mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo.

Permintaan mengundurkan diri Gibran tersebut disampaikan oleh DPRD Kota Solo Fraksi PDIP.

Mendengar hal tersebut, Gibran hanya memberikan respon yang singkat berupa ucapan terima kasih.

"Ya, terima kasih atas masukannya," ucap Gibran, dikutip dari Kompas TV, Kamis, 18 Januari 2024.

Selanjutnya, Gibran juga ditanyai oleh wartawan perihal perda dan perwali yang masih harus dievaluasi dan diselesaikan.

"Ya nanti dievaluasi, ya segera (perda diselesaikan)," ucapnya.

Baca Juga: Prabowo Janji Perketat Pengawasan Kekayaan Jika Jadi Presiden: Korupsi Ini Melemahkan Bangsa

Diketahui, DPRD Solo Fraksi PDIP memberikan saran agar Gibran mundur dari jabatan Wali Kota Solo, hal ini karena mereka menilai pemerintahan Solo terganggu setelah Gibran sering mengambil cuti kampanye.

Meskipun memang secara aturan, kepala daerah yang sedang menjabat tidak perlu untuk mundur dari posisinya walaupun terdaftar menjadi peserta Pilpres.

"Kalau menurut pendapat saya, cuti beberapa kali yang menyebabkan terganggunya aktivitas pemerintah. Jadi menurut saya kalau ini tidak efektif kan lebih baik Mas Wali (Gibran) mundur, walaupun di aturan memang tidak diharuskan mundur," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo, YF Sukasno, Selasa, 16 Januari 2024.

Baca Juga: Gibran Rakabuming Tidak Baca Visi Misi? Begini Persiapannya Menjelang Debat Cawapres Kedua

Terkait izin cuti yang termuat dalam PP No. 53 Tahun 2023, khususnya Pasal 31, menurutnya juga dapat bersifat multitafsir.

"Karena pada Pasal 36 jelas dikatakan, cuti maksimal itu 1 hari dalam 1 minggu. Kalau sesuai kebutuhan itu seperti apa, rancu. Kalau ternyata nanti kebutuhannya misal untuk kampanye 15 hari, atau bahkan 30 hari, bisa kacau. Jadi menurut saya pemaknaanya cuti ini harus diselaraskan," tuturnya.

"Sehingga kok lebih bagus kalau Pak Wali Kota mengundurkan diri, supaya bisa fokus ke kampanye, kemudian roda pemerintahan bisa berjalan," sambungnya.