AYOJAKARTA.COM – Memasuki masa transisi kepemerintahan, warga Jakarta khususnya penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus mulai dihantui oleh kekhawatiran.
Hal tersebut disebabkan karena adanya sejumlah wacana yang mulai mempersoalkan pentingnya program KJP Plus.
Sebab dalam pelaksanaan di masyarakat, penyalahgunaan KJP Plus justru menjadi fenomena yang membawa dampak tambahan.
Bantuan biaya pendidikan semisal KJP Plus yang sedianya dikhususkan untuk memberi akses pendidikan, justru berujung penyalahgunaan.
Baca Juga: KJP Plus Januari 2024 Kapan Cair? Intip Prediksi Tanggal Pencairannya di Sini
Oleh sebagian warga masyarakat penerima manfaat, KJP justru dijadikan sebagai salah satu bentuk agunan atau jaminan.
Hal tersebut biasanya dilakukan oleh oknum orang tua penerima manfaat KJP ketika mengalami kendala keuangan di dalam rumah tangganya.
Di samping dijadikan sebagai jaminan untuk berhutang atau mendapatkan pinjaman secara instan, KJP juga dinilai tidak tepat sasaran.
Bantuan biaya pendidikan yang seharusnya memberi akses bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi terbatas, justru diterima oleh kalangan masyarakat kelas atas.
Kekhawatiran warga Jakarta penerima manfaat juga bertambah, ketika sejumlah partai di parlemen mulai mengusulkan peninjauan ulang terkait kebijakan KJP Plus.
Baca Juga: Cek kjp.jakarta.go.id Penerima KJP Plus Tahun 2024 Sudah Ditetapkan, Ketahui Nominalnya
Selain karena beberapa anggapan seperti penyalahgunaan, umpan balik atau feedback dari penerima program juga dijadikan pertimbangan.
Prestasi akademis dan moralitas sebagian siswa atau penerima manfaat KJP Plus, bukan saja meningkat dan lebih positif tetapi justru sebaliknya.
Hal tersebut diperparah setelah beberapa pelaku tawuran pelajar dan kenakalan yang dekat dengan tindak kriminal, justru dilakukan penerima manfaat KJP Plus.
Adanya sejumlah fakta tersebut di masyarakat, membuat sebagian anggota parlemen mendesak pemerintah untuk melakukan kajian ulang.
Kecemasan penerima manfaat KJP Plus semakin terasa, karena pada 2024 ini pemerintahan Indonesia dipastikan akan mengalami transisi kepemimpinan.
Baca Juga: KJP Plus 2024 Kapan Cair? Berikut Prediksi Jadwalnya, Benarkah Awal Januari?
Pemerintahan yang baru terpilih pasca Pemilu nanti, bukan saja memiliki program untuk membuat tetapi juga menghapus atau meniadakan suatu kebijakan.
Kendati dalam situasi harap-harap cemas, masyarakat berharap program KJP Plus serta bantuan-bantuan sosial lainnya tetap dilanjutkan.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat perimeter atau batasan lebih jelas dan ketat terhadap penerima manfaat.
Publik berharap, yang dihilangkan terkait dengan bantuan KJP Plus adalah oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan; bukan pemberian bantuannya.
Dengan adanya sistem seleksi yang lebih ketat dan rinci, besar kemungkinan bantuan KJP Plus tidak akan mengalami salah sasaran.
Baca Juga: Bocoran Tanggal Pencairan KJP Plus Januari 2024 dan Cara Cek Status Penerima, Ternyata Cair Segini!
Di sisi lain, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono disebut serius atasi kekacauan dana KJP, yang kerap sangat memprihatinkan terjadinya antrian bahkan keributan di salah satu kelurahan di Jakarta.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS Achmad Yani, saat mendapatkan laporan kekisruhan penyaluran KJP di Jakarta Barat, Rabu, 20 September 2023.
“Ini jangan dianggap remeh, yang menjadi korbannya masyarakat,” tegas Yani, dikutip dari jakarta.pks.id.***
Share this article
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono disebut serius atasi kekacauan dana KJP yang saat ini sangat memprihatinkan.