Peneliti Psikologi Sosial Geram ke KPK yang Minta Netizen Lacak dan Viralkan Harta Kekayaan Pejabat: Bodoh!

AYOJAKARTA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah meminta kekuatan bantuan netizen dan media massa.

Dalam hal ini KPK memohon agar netizen membantu memviralkan dan menelusuri harta pejabat negara yang tidak wajar.

Hal tersebut pernah diungkap oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Baca Juga: Rugikan Negara Ratusan Miliar, Korupsi Cukai Rokok di Riau Sudah Diusut KPK, Malah Terbongkar Hal Fiktif Ini!

KPK menjelaskan, ada sejumlah pejabat negara dimana laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang tidak sesuai dengan gaji dan jabatannya.

Karena ada pejabat negara yang jumlah hartanya di dalam data LHKPN sangat besar, dan sangat kecil.

Menurutnya, semakin banyak yang mengawasi maka pejabat negara akan semakin takut bertindak macam-macam.

Baca Juga: Baru Lagi! KPK Usut Dugaan Korupsi Cukai Rokok yang Rugikan Negara hingga Ratusan Miliar Rupiah

Mendengar hal tersebut Peneliti Psikologi Sosial, Risa Permanadeli geram dan menyebut tindakan KPK itu merupakan hal yang bodoh.

“Saya bilang itu KPK yang bodoh,” kata Risa Permanadeli, dikutip AyoJakarta.com dari kanal YouTube KOMPASTV pada Selasa, (28/3/2023).

Menurut Risa, KPK tidak akan meminta kekuatan netizen jika tugasnya berjalan dengan benar.

Baca Juga: Astaga! Rafael Alun Trisambodo Masih Saja Ngeles Saat Diperiksa KPK, Bantah Keras 3 Hal Mencurigakan Ini

“Kalau dia menjalankan tugasnya dengan benar, dia tidak harus meminta menggerakan netizen,” jelas Risa Permanadeli.

Dengan permintaan itu Risa menilai KPK tidak menjalankan tugasnya dengan benar.

“Bodoh, dia tidak menjalankan tugasnya dengan benar,” tutur Risa.

Baca Juga: Terlibat Kasus 300 Triliun Sri Mulyani, Rumah Mewah Ganjar Disita KPK, Benarkah Faktanya?

Tidak hanya KPK, Ditjen Pajak juga dinilai tidak menjalankan tugasnya.

“Sekaligus juga dinas pajak tidak menjalankan tugasnya,” sebut Risa.

Lebih lanjut, ia membandingkan sistem perpajakan dengan sistem Negara Prancis.

“Jangan lupa Negara prancis yang namanya pegawai pajak itu memiliki akses pada rekening Bank setiap orang,” pungkas Risa Permanadeli.***