Ada Oknum Fiskus 'Nakal' di Kemenkeu, Sri Mulyani Dituntut Ubah Kebijakan, DPR RI: Ganti Sistem Bu!

AYOJAKARTA.COM - Rapat antara Komisi DPR RI dengan Menkeu Sri Mulyani hari ini Senin (27/2) meminta Kemenkeu untuk mengubah kebijakan yang ada.

Saat ini oknum fiskus atau aparatur/pejabat pajak dinilai Komisi IX DPR RI mulai banyak yang ‘nakal’, sehingga Kemenkeu harus mulai bertindak merubah sistem yang ada.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng kepada Menkeu Sri Mulyani.

Baca Juga: DPR RI Minta Sri Mulyani Rombak Kebijakan Kemenkeu Jadi Sistem Digitalisasi, Sebut Pelanggaran Rawan Terjadi!

Melchias menilai adanya tindak penyelewengan dana di Kementerian Keuangan salah satunya karena adanya kemudahan bagi para fiskus untuk melakukan transaksi gelap dengan para wajib pajak.

“Setelah kasus RAT ini bukan berarti sudah tidak ada, masih ada. Mungkin levelnya masih di bawahnya RAT (Rafael Alun Trisambodo). RAT ini kan eselon III, di bawah eselon ini pun masih banyak yang berkeliaran,” ucap Melchias seperi dilansir Ayojakarta.com pada siaran Metro TV Senin (27/3).

Bahkan secara terang-terangan Melchias menyampaikan bahwa kerjanya para fiskus tersebut kerjanya mengancam dan memeras para wajib pajak.

Baca Juga: Sri Mulyani Dikuliti Anggota DPR RI Buntut Ulah Anak Buah Kemenkeu, Melchias Markus: Ibu Lagi Apes!

“Kerjanya menganvam-ngancam pengusaha, dan ujung-ujungnya memeras. Ini yang seharusnya diselesaikan Bu Menteri,” sambungnya.

Lebih lanjut, anggota DPR RI Fraksi Golkar ini menyampaikan bahwa sistem yang digunakan saat ini yang telah memudahkan para fiskus untuk bekerja secara kotor.

“Kita masih menggunakan metode man to man, orang ketemu orang. Ini penyakitnya!” tegas Melchias.

Baca Juga: Heboh Mobil Alphard yang Ditumpangi Sri Mulyani Masuk Apron Bandara, Peter Gontha: Jokowi Saja Jalan Kaki!

“Kalau fiskus ketemu dengan wajib pajak, pasti akan terjadi negosiasi. Apalagi kalau wajib pajaknya memang dia tahu bahwa dia punya kesalahan, ketemu fiskus yang mentalnya babak belur, ya terjadi transaksi,” ujarnya.

“Itu tidak bisa dihindari, bisa terjadi kapan saja. Besoknya kita selesai, besoknya akan ada lagi. Karena ibu membawahi 44.000 pegawai pajak itu,” sambung Melchias lagi.

Menurutnya yang mampu menghentikan kasus seperti hanyalah sebuah sistem digitalisasi.

Baca Juga: Terlibat Kasus 300 Triliun Sri Mulyani, Rumah Mewah Ganjar Disita KPK, Benarkah Faktanya?

Melchias bahkan menyindir Kementerian Keuangan yang merupakan instansi besar namun tidak mampu membuat sistem digitalisasi.

“Ini masalah mau atau tidak aja, kalau kita nggak bisa buat sendiri ya kita dari luar negeri suruh buatin sistemnya,” kata Melchias.

“Yang penting WP kita sudah tidak lagi bertemu fiskus fiskus itu,” tambahnya.

Baca Juga: Tetap Dinyinyiri Meski Mobil Viral Masuk Apron Bandara Ternyata Sri Mulyani, Netizen: Apa Harus Sespesial Itu?

Dari pengamatan Melchias, untuk menghindari kasus transaksi gelap yang terjadi pada lingkungan Kemenkeu baik Ditjen Pajak maupun Bea Cukai, sebaiknya Kemenkeu mengubah kebijakan sistem yang digunakan.

“Jadi menurut hemat saya, yang harus diubah itu sistem. Ganti sistem Bu!” tegas Melchias lagi.

“Kurangi yang namanya pertemuan antara fiskus dan wajib pajak,” imbuhnya.***