AYOJAKARTA.COM - Kamaruddin Simanjuntak selaku Kuasa Hukum Brigadir Yosua kembali membuat pernyataan yang membuat heboh.
Kamaruddin Simanjuntak menduga adanya operasi senyap dengan nilai fantastis yang berhubungan dengan tuntutan Putri Candrawathi.
Sebelumnya Kamaruddin Simanjuntak menyanyangkan bahwa tuntutan Richard Eliezer lebih tinggi dari pada Putri Candrawathi.
Sebab Putri Candrawathi dinilai terbelit-belit dalam memberikan keterangan di pengadilan.
Dikutip dari kanal YouTube Uya Kuya TV pada Selasa, 7 Februari 2023 berikut ulasannya.
“lalu mengapa yang belum bertobat justru ringan, yaitu PC, PC yang berbelit-belit padahal dia itu merancang pembunuhan dan ikut melakoni skenario itu,” ujar Pengacara Brigadir J.
Dalam tuntutan yang dinilai jomplang itu, Pengacara keluarga Yosua menduga hal itu disebabkan karena ada pengaruh soal uang.
“saya dengan sangat menyesal harus saya katakan PC terlalu banyak duitnya, Bharada Richard tak punya duit saya harus katakan itu,” ujarnya.
Memiliki uang dengan nilai tak terhingga ini diduga ada kaitannya dengan judi online.
Dimana nilai yang ditaksir bisa mencapai 155 triliun rupiah.
“artinya PC ini pengaruhnya besar bersama Ferdy Sambo, hubungannya dengan banyak duit, judi online saja yang tadinya saya taksir cuma beberapa triliun ternyata 155 triliun transaksinya bersama para mafia itu,” ujar Kamaruddin.
Menurut keterangannya, PPATK teleh mengumumkan adanya transaksi 155 triliun.
Sehingga menjadi tugas KPK untuk merespon PPATK terkait siapa saja yang melakukan transaksi di dalam 155 triliun tersebut.
“tapi yang jelas PPATK telah bekerja dan mengumumkan 155 triliun, nah tugas KPK sekarang merespon PPATK siapa yang bertransaksi di dalam 155 triliun itu, kemana aliran dananya siapa yang menikmati, lembaga mana saja,” ujar Pengacara Brigadir J.
Kamaruddin mengatakan jika Presiden Joko Widodo tidak mengetahui adanya transaksi ratusan triliun tersebut maka akan membahayakan negara Indonesia.
“apa mungkin Pak Jokowi selaku Presiden tidak tahu aliran 155 triliun di negara ini, kalau sampai berani bilang Presiden tidak tahu berarti negara dalam keadaan bahaya,” ujarnya.
Bukan hanya Presiden, jika seorang Kapolri juga tidak tahu soal transaksi 155 triliun ini juga akan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“kalau Kapolri mengatakan tidak tahu berartu negara dalam keadaan darurat, ada operasi senyapa 155 triliun transaksi kegelapan yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.***
Share this article
Sehingga menjadi tugas KPK untuk merespon PPATK terkait siapa saja yang melakukan transaksi di dalam 155 triliun tersebut.