Bedah 3 Isu Hukum yang Diusung Visi Misi Prabowo-Gibran

AYOJAKARTA.COM--Setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden (Paslon Capres-Cawapres) yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertarung pada Pemilu 2024 memiliki kesamaan visi dan misi.

Platform “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” diusung calon nomor urut dua, Prabowo-Gibran. Delapan misi Asta Cita, tujuh belas inisiatif prioritas, dan delapan program dengan hasil langsung terbaik memberikan garis besar visi ini.

Misi pertama Asta Cita yaitu “Memperkuat Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia” dan misi ketujuh yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan”. korupsi dan narkoba,” adalah dua hal yang paling berkaitan dengan hukum.

Kemudian, dari delapan inisiatif yang paling cepat membuahkan hasil, salah satunya adalah kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), khususnya pendidik, dosen, dan tenaga kesehatan seperti TNI/Polri dan pejabat negara.
Menurut Prabowo-Gibran, terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas bergantung pada kesejahteraan penyelenggara negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya pendidik, dosen, dan tenaga kesehatan (nakes).

Oleh karena itu, pendapatan mereka harus ditingkatkan. Kebijakan penggajian difokuskan pada upah minimum provinsi (UMP), dengan jenis pekerjaan profesional yang memiliki kisaran kompensasi terbesar.
Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan negara. Prabowo-Gibran akan mengusung 17 inisiatif besar, termasuk reformasi sistem hukum, birokrasi, dan politik.

Reformasi 3 Isu Bidang Hukum Visi Misi Prabowo-Gibran
Tiga isu bidang hukum secara tegas diulas dalam poin ketujuh Asta Cita.
Pertama, reformasi politik yang antara lain mencakup pengendalian pembiayaan dan pendanaan politik yang menjunjung tinggi keberlanjutan, independensi, dan keterbukaan demokrasi, serta mencegah korupsi.

Agar terhindar dari banyak identitas, mencegah penyalahgunaan, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, dan permasalahan NIK Ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu, Nomor Identitas Tunggal (SIN), Sistem Informasi Administrasi, dan Data Kependudukan. Pangkalan sedang dibangun.

Terkait pemilu, Prabowo-Gibran berjanji akan memastikan pemilu lokal dan regional dilaksanakan dengan jujur dan berkualitas, serta meningkatkan penyelenggaraan pemilu.
Memastikan hak konstitusional warga negara ditegakkan pada saat pemilu dan pilkada diselenggarakan, khususnya dengan memanfaatkan sistem yang terhubung dengan sistem demografi yang disempurnakan untuk memperbaiki data pemilih.

Kedua, Prabowo-Gibran berjanji akan membentengi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman guna memperkuat kampanye pemberantasan korupsi secara lebih metodis.

Menjalin kemitraan pendidikan langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi untuk menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai center of excelent dalam pemberantasan korupsi preventif.

Ketiga, reformasi pemerintahan. Mengkaji dan memperdebatkan perluasan wilayah administratif berdasarkan kajian menyeluruh mengenai rentang kendali ideal bagi negara kepulauan yang cukup besar adalah salah satu dari sekian banyak proyek Prabowo-Gibran.
Meningkatkan pendapatan negara dari pajak dan non-pajak dalam rangka membiayai perluasan anggaran pemerintah dan pelaksanaan kebijakan fiskal yang dapat memperluas jumlah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme pejabat negara. menciptakan sistem pemerintahan yang cerdas untuk meningkatkan standar pelayanan.