AYOJAKARTA.COM – Pilkada serentak 2024 melahirkan sejarah baru bagi bangsa Indonesia berupa tingginya angka non partisipan dari kalangan pemilik hak suara atau pemilih.
Selain sengaja tidak datang ke TPS untuk memberikan hak suara, bentuk non partisipan saat pelaksanaan Pilkada serentak juga diwujudkan dengan surat suara yang tidak sah.
Perhelatan Pilkada serentak yang relatif berdekatan dengan pelaksanaan Pilpres, ditengarai menjadi penyebab tingginya angka non partisipan pemilih.
Dari sekitar 8,2 juta warga Jakarta yang terdata dalam Daftar Pemilih Tetap dan tersebar di 14,835 TPS, hanya sebanyak 4,3 juta pemilih menggunakan hak pilihnya.
Diikuti hanya sekitar 53,05 persen pemilik hak suara, menjadikan ajang Pilkada Jakarta 2024 sebagai sejarah terbanyak dalam jumlah non partisipan.
Terkait dengan adanya penurunan partisipan, Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata mengakui adanya tingkat penurunan yang dapat terlihat dari renggangnya antrian di TPS.
“Di 2017 agak tinggi mencapai 71 persen, tentu saja kami akan terus melakukan evaluasi kalau memang ada tingkat penurunan partisipasi,” jelasnya, dikutip dari kanal YouTube METRO TV, Sabtu, 30 November 2024.
Bukan hanya terjadi di ajang Pilkada Jakarta, penurunan antusiasme pemilih untuk tidak menggunakan hak suara juga tercatat di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Sehubungan dengan penyebab penurunan jumlah partisipan, sejumlah analis menilai karena peserta yang berlaga tidak mencerminkan kepentingan masyarakat.
Di samping absennya nama Ahok dan Anies Baswedan, warga Jakarta juga dinilai kecewa karena figur yang dihadirkan partai tidak sesuai dengan keinginan pemilih.
Penyebab menurunnya jumlah pemilih, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima karena isu Pilpres masih mewarnai Pilkada Jakarta.
Baca Juga: Kisruh Pilkada DKI Jakarta: Pramono Anung Klaim Menang, Ridwan Kamil Tantang Putaran Kedua
Adanya kecenderungan dari Pemerintah Pusat untuk ikut menetapkan calon di daerah, menurut Aria membuat warga merasa jengah.
“Karena kompilasi isu Pilpres nyambung dengan Pilkada, sehingga yang dulu diharapkan terjadi desentralisasi otonomi daerah, menjadi pengaruh orang pusat,” ungkap Aria.
Lebih lanjut, Aria menilai penurunan jumlah partisipan dalam Pilkada serentak perlu ditemukan penyebab dan marwah yang merupakan esensinya.
Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto mengaku bersyukur karena pelaksanaan Pilkada serentak 2024 telah berjalan dengan relatif damai dan tenang.
Untuk itu Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadikan Pilkada serentak sebagai momentum perbaikan bagi Indonesia.
Selain perlu untuk terus melakukan pembenahan dan upaya perbaikan, Presiden berharap Pemenang tidak jumawa, dan legawa serta menerima bagi peserta yang kalah.
Menurut Presiden, kedamaian dalam pesta demokrasi menunjukkan adanya proses perubahan dan kedewasaan masyarakat Indonesia dalam berpolitik.***
.jpg)
Share this article
Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata mengakui adanya tingkat penurunan yang dapat terlihat dari renggangnya antrian di TPS.