Penerapan WFH Sehari dalam Sepekan Diklaim Bisa Hemat BBM hingga Rp59 Triliun

AYOJAKARTA.COM - Pemerintah mengklaim bahwa penerapan kebijakan work from home (WFH) bisa menghemat BBM hingga Rp59 triliun.

Seperti diketahui, pemerintah resmi mengumumkan kebijakan WFH, Selasa (31/3).

Kebijakan ini belaku sehari dalam sepekan setiap Jumat untuk para ASN.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk respons pemerintah terkait melonjaknya harga minyak dunia akibat konflik di Timor Leste.

Baca Juga: Ikuti Aturan Pusat, Pramono akan Gelar Rapat Paripurna Bahas WFH 1 Hari Tiap Jumat per Pekan!

Klaim tersebut diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers pengumuman kebijakan WFH kemarin.

"Potensi penghematan dari kebijakan WFH ini yang langsung ke APBN adalah Rp 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM, sementara total pembelanjaan [konsumsi] BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp 59 triliun," ujar Airlangga.

Pemerintah juga terus mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran.⁠

Airlangga mengatakan bahwa saat ini pemerintah akan melakukan prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga (K/L) dengan potensi penghematan mencapai Rp 130,2 triliun.

Baca Juga: Tak Ingin Kejadian Tahun Lalu Terulang, Pemprov DKI Pinjamkan Lahan untuk Area Buffer Logistik ke Pelindo

Airlangga juga mengumumkan, pemerintah mendorong efisiensi mobilitas melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, pengurangan perjalanan dinas dalam dan luar negeri, dan peningkatan penggunaan transportasi publik.

“Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50% kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik. Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik. Kemudian efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%,” terangnya.

Namun, ia menjelasakan bahwa sejumlah sektor tetap dikecualikan dari kebijakan WFH ini.

Mulai dari layanan publik dan sektor strategis untuk memastikan aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat tetap berjalan.***