Presiden Prabowo Siapkan 53 Lokasi untuk Implementasi Program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025-2026

AYOJAKARTA.COM - Pemerintah Indonesia sedang melakukan persiapan intensif untuk implementasi Program Sekolah Rakyat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendapat dua tugas utama terkait program ini, yaitu menangani masalah kelembagaan dan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyiapkan tenaga guru serta tenaga kependidikan.

Menteri PANRB, Rini Widyantini menjelaskan, "Kelembagaan Sekolah Rakyat sendiri kemarin sudah disepakati akan menjadi bagian daripada Kementerian Sosial dan kami sekarang sudah mempersiapkan.

Baca Juga: Grup Facebook 'Fantasi Sedarah' Menggemparkan Publik, Psikolog: Edukasi Seksual Perlu Masuk Kurikulum

Mudah-mudahan dalam waktu dekat kebijakan mengenai kelembagaan untuk Sekolah Rakyat itu sudah bisa kita selesaikan.

Yang kedua tentang penyediaan guru, kami juga bersama-sama dengan Dikdasmen menyusun beberapa skema yang tentunya nanti akan kami laporkan khusus kepada Bapak Presiden.

Mudah-mudahan nanti dengan skema-skema penyediaan guru ini bisa membantu percepatan terhadap pelaksanaan dari Sekolah Rakyat."

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga menyampaikan bahwa, "Saya hari ini bisa melapor ke Presiden tentang berbagai perkembangan yang kami rencanakan kaitannya dengan penyelenggaraan sekolah rakyat yang rencananya akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026."

Baca Juga: Tunjangan Bulanan Rp300.000-Rp500.000 untuk Guru Honorer Segera Cair Mei 2025, Cek Jadwal, Syarat, dan Ketentuannya!

Beliau menambahkan bahwa persiapan terus dilakukan secara paralel, meliputi persiapan penerimaan siswa, pengadaan guru, tata kelola sekolah, dan hal-hal lain yang menyangkut operasional sekolah rakyat.

Hingga saat ini, telah terdapat 53 lokasi yang siap untuk menyelenggarakan program Sekolah Rakyat dengan kapasitas lebih dari 2.500 siswa secara keseluruhan.

Gus Ipul menerangkan, "Pada prinsipnya Presiden Prabowo Subianto meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi."

Lokasi-lokasi tersebut telah memiliki infrastruktur yang memadai, mencakup bangunan sekolah, asrama, tempat ibadah, tempat makan, fasilitas olahraga, dan kebutuhan pendukung lainnya.

Baca Juga: Update Status Pencairan PKH dan BPNT Tahap Kedua di KKS Mandiri Mei 2025, Wilayah Ciamis Cair?

Menurut Gus Ipul, "Lokasinya ada macam-macam. Ada di Jawa Timur, ada di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah, ada di NTT, ada di Kalimantan, juga ada di Papua. Jadi agak merata ini karena memang mayoritas memang berada di sentra-sentra milik Kementerian Sosial."

Selain itu, dua universitas yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Unesa Surabaya telah menyatakan komitmen untuk menyiapkan fasilitas.

Program ini ditujukan bagi mereka yang berasal dari keluarga yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN), khususnya kelompok Desil 1 dan Desil 2, yang kemudian akan dilanjutkan dengan tes akademik.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, "Tentunya nanti untuk peserta sekolah rakyat akan datanya berbasis kepada data tunggal sosial ekonomi nasional.

Baca Juga: Alasan Utama Guru Madrasah Tidak Terpanggil dalam Seleksi PPG 2025, Kamu Wajib Memenuhi 6 Kriteria Ini!

Lokasi-lokasi yang 53 itu sebagian besar memang berlokasi di daerah yang membutuhkan sekolah dan juga yang berlokasi di daerah yang memang jumlah orang yang kurang mampunya banyak, jadi ini sudah sangat selaras dengan data-data yang ada di BPS."

Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar rencana yang telah disusun terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan melibatkan sebanyak mungkin daerah untuk berpartisipasi dalam program ini.

Tim khusus dari berbagai kementerian, termasuk BPS, terus bekerja untuk menyelesaikan berbagai aspek program, mulai dari pengembangan kurikulum, rekrutmen, penyiapan sarana prasarana, sistem pengawasan, hingga pengelolaan sekolah.

Gus Ipul menjelaskan, "Yang membahas kurikulum ada tim khusus, untuk rekrutmen ada tim, untuk sarana prasarana ada tim, untuk pengawasan ada tim, untuk pengelolaan jadi timnya dari berbagai kementerian termasuk BPS bekerja terus-menerus ini yang insyaallah dalam waktu 1 sampai 2 minggu yang akan datang mudah-mudahan sudah lebih jelas gambarnya."

Baca Juga: Ketahui Alasan Penyaluran Bantuan Sosial 2025 Belum Merata, Jangan Terburu-buru Cek Saldo

Terkait anggaran, pemerintah masih melakukan perhitungan cermat untuk kebutuhan renovasi dan pembangunan baru dengan melibatkan Kementerian PU dan Kementerian Keuangan.

Meskipun idealnya setiap sekolah diperkirakan menampung sekitar 1.000 murid untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, angka pasti anggaran belum dapat ditentukan.

Gus Ipul menegaskan, "Presiden Prabowo meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi sekuat-kuatnya dan seberapapun yang mampu. Ini bagian dari memuliakan keluarga miskin dan sekaligus mendorong agar kebangkitan wong cilik itu terjadi menuju Indonesia Maju tahun 2045 yang akan datang."

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Mendikdasmen, Mendikti, Menko PMK, Mendagri, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Menteri Keuangan.***