Bansos yang Disalurkan Pemerintah Disinggung Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, Begini Tanggapan Pengamat Politik

AYOJAKARTA.COM – Jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 program bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah menuai banyak sorotan.

Perihal bansos ini pun sempat disinggung oleh capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang menanyakan pendapat capres nomor urut 01 Anies Baswedan.

“Menurut pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar tidak saling klim, agar tepat sasaran, agar tidak menimbulkan adanya kecemburuan sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat,” tanya Ganjar kepada Anies dalam debat.

Anies menanggapi hal tersebut dengan menjelaskan bahwa bansos merupakan bantuan untuk penerima bukan untuk pemberi bantuan dari pihak tertentu.

“Bansos diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini diberikan bulan ini, tidak usah dirapel semuanya,” kata Anies.

Baca Juga: Siswa yang Tak Terdaftar Penerima PIP Kemdikbud Februari 2024 Masih Bisa Dapat Bantuan Rp2 Juta, Begini Cara Daftarnya

Anies pun nenambahkan bahwa pembagian bansos tersebut harus diberikan tepat sasaran, yang artinya bansos dapat diberikan melalui adanya pendataan yang tepat dan akurat.

Pengamat Politik Ahmad Khoirul Umum, menilai pembicaraan mengenai bansos yang disinggung oleh kedua paslon tersebut dapat mengartikan bahwa bansos bisa menjadi sebuah ancaman praktik demokrasi.

“Terkait dengan konteks bansos, mengapa hal itu penting untuk di highlight karena hal itu penting karena bisa menjadi sebuah ancaman praktik demokrasi yang termanipulasi,” kata Ahmad Khoirul Umum, dikutip dari Youtube Metro TV, Senin, 5 Februari 2024.

Karena menurutnya angka bansos yang terjadi saat ini dapat dibilang sangat tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Baca Juga: Seleksi CPNS Tahun 2024 Dibuka Minggu Ketiga Bulan Maret, Berikut Dokumen yang Harus Disiapkan Calon Peserta

Banyaknya program bansos yang saat ini disalurkan oleh pemerintah dikhawatirkan akan menjadi politik trasaksional penggunaan bansos.

“Kalau kemudian praktiknya adalah politik transaksional penggunaan bansos tidak mudah untuk dibuktikan kepadannya,” ujarnya.

Sebab, kata dia, program bansos merupakan bantuan yang harus didistribusikan oleh pemerintah bukan untuk menjadi salah satu kekuatan tertentu.

Ahmad Khoirul Umam pun menjelaskan karena hal inilah yang menjadikan kubu paslon 01 dan paslon 03 sangat tertarik untuk membahasnya dalam debat.