Debat Pilpres 2024, Gibran Sulit Berkelit Dicecar Mahfud dan Muhaimin Soal Redistribusi Lahan

AYOJAKARTA- Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka sulit berkelit saat dicecar Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD dan Cawapres Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar saat membahas tema Reforma Agraria.

Gibran menjelaskan, pemerintah telah menjalankan program Reforma Agraria, dan melalui Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL) pemerintah sudah membagi 10 juta sertifikat, sebelum ada program tersebut cuma bisa membagi 500.000 sertifikat.

Selain itu, ada progran redistribusi lahan untuk disimpan di Bank Tanah kepada petani lokal dan pengusaha lokal, juga upaya mengatasi mafia tanah karena sudah diolah datanya secara digital.

"Reforma agraria akan kita lanjutkan dan kuatkan. Dan, saya serta Pak Ganjar (Capres Nomor Urut 3) juga sempat mendapat predikat kota lengkap garis batas tanah karena sudah tercapture semua sehingga mengurangi konflik tanah dan mafia tanah. Semua kuncinya di digitaisasi agar bisa mengatasi konflik agraria ke depan," ungkap Gibran dalam debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Menanggapi pernyataan itu, Mahfud menyampaikan, melihat ketimpangan penguasaan tanah, bisa dilihat dari bisnis sawit, dimana 39 juta hektare lahan hanya dikuasai segelintir orang.

"Sementara petani kita sebanyak 17 juta orang kalau di rata-rata hanya menguasai 0,5 ha, makanya dilakukan Reforma Agraria," kata Mahfud.

Menurut dia, Reforma Agraria yang dilakukan pemerintah terdiri atas 3 bagian, yaitu legalisasi, redistribusi, dan pengembalian klaim hak atas tanah.

"Nah ini sampai sekarang belum ada sertifikasi untuk redistribusi. Yang ada itu orang yang sudah punya lalu dikasih legalisasi sertifikat," ujar Mahfud.

Sementara itu, menurut Muhaimin, pemerintah sudah punya prioritas lahan untuk reformasi agraria, maka prinsip dasarnya adalah melaksanakan peraturan itu.

"Mas Gibran harus paham bahwa redistribusi lahan beda dengan sertifikasi lahan. Jadi, yang belum dilaksanakan itu redistribusi lahan," tutur Muhaimin. (