Massa Anies-Cak Imin Membludak Tapi Survei Jeblok? Surveyor Bongkar Rahasia di Balik Survei Pilpres, Dibayar?

Massa Anies-Cak Imin Membludak Tapi Survei Jeblok? Surveyor Bongkar Rahasia di Balik Survei Pilpres, Dibayar?(Instagram @aniesbaswedan @ganjar_pranowo @prabowo )
Massa Anies-Cak Imin Membludak Tapi Survei Jeblok? Surveyor Bongkar Rahasia di Balik Survei Pilpres, Dibayar?(Instagram @aniesbaswedan @ganjar_pranowo @prabowo )

AYOJAKARTA.COM – Massa pendukung pasangan bakal capres cawapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin selalu membludak setiap acara.

Namun survei menunjukkan bahwa elektabilitas Anies-Cak Imin jeblok, selalu saja nomor terbawah.

Hal ini membuat banyak pendukung AMIN yang tidak percaya dengan hasil survei yang ada dan juga mempertanyakan soal pendanaan survei.

Terkait dengan survei dalam Pilpres, salah satu surveyor yang merupakan pendiri lembaga survei Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago alias Ipang buka suara mengenai rahasia di balik survei Pilpres dalam podcast Refly Harun

Baca Juga: Tes Kepribadian: Pose yang Kamu Pilih Bisa Mengungkap Kelebihan pada Dirimu, Jadi yang Mana Nih?

Soal pendanaan ia mengaku memiliki donatur yang membiayai lembaga survei yang tidak lain berasal dari partai politik.

“Kalau saya jujur mengatakan saya dibiayai, karena lembaga saya ini bukan sosial gitu, ada donaturnya,” ujar Pangi Syarwi dikutip AyoJakarta.com dari kanal YouTube Refly Harun, Kamis (2/11/2023).

“Walaupun tidak spesifik yang mendanai partai politik atau calon?” tanya Refly Harun.

“Ya ada partai politik lah intinya.” jawab surveyor.

Pada kesempatan itu pendiri lembaga riset politik Voxpol Center ini mengatakan bahwa apapun hasil yang didapatkan dari survei, dan siapapun yang membayar tidak akan mengubah hasil karena sudah ada MOU sebelumnya.

Sehingga menurutnya banyak proyek yang gagal dan batal karena donator tidak siap dengan MOU.

Baca Juga: Tes IQ: Latih Daya Fokusmu, Ada Berapa Banyak Babi yang Bisa Kamu Temukan?

“Apapun hasilnya, siapapun yang bayar kita bodo amat. Tapi itu tidak akan mengubah hasil, itu ada di-MOU nya. Jadi tidak bisa mengubah hasil meskipun dia bayar,” ungkapnya.

“Maka banyak kemudian proyek, projek kita itu banyak yang gagal karena mereka enggak siap dengan MOU. Itu yang harus kita tekankan karena banyak yang batal juga,” lanjutnya.

Refly Harun menanyakan perihal MOU yang dinilai tidak semua lembaga survei menggunakan aturan tersebut.

Terkait dengan hal tersebut Ipang menyatakan tidak tahu, namun yang jelas lembaga survei yang diurus olehnya tidak seperti itu.

Semua data hasil survei dikatakannya merupakan hasil sebenarnya dan para donatur yang membiayai survei tidak bisa menggugat hasil yang didapatkan.

Baca Juga: Kapan Proyek IKN Selesai? Jokowi: Perkiraan Saya 15-20 Tahun, Ini Kalau Swasta...

“Nggak tahu saja, soalnya saya nggak ngurus lembaga orang, saya hanya ngurus lembaga saya,” ungkap pendiri Voxpol Center.

“Itulah cara kita menjaga data kita. Kalau datanya A disampaikan A, dan mereka (donator) tidak bisa menggugat lagi. Nggak bisa ngapa-ngapain karena memang sudah ada pasalnya gitu. Bahwa apa yang kita lihat, kita laporkan,” imbuhnya.

Pangi Syarwi Chaniago menegaskan bahwa siapapun yang membayar lembaga survei yang dikelola oleh dirinya tidak bisa mengubah hasil survei yang didapatkan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Massa
# Voxpol Center Research and Consulting
# MoU
# Pangi Syarwi Chaniago
# Pilpres
# Anies
# survei
# Cak Imin
# rahasia

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.