Pj Gubernur Jabar Ungkap Alasan Pencabutan Izin GIM untuk Anies Baswedan, Ternyata Ada Unsur Pelanggaran

Pj Gubernur Jawa Barat akhirnya buka suara soal alasan dibalik pencabutan izin dan penutupan GIM yang akan digunakan Anies Baswedan.
Pj Gubernur Jawa Barat akhirnya buka suara soal alasan dibalik pencabutan izin dan penutupan GIM yang akan digunakan Anies Baswedan.

AYOJAKARTA.COM - Ramai soal Gedung Indonesia Menggugat (GIM) yang akan digunakan Anies Baswedan beberapa hari lalu digembok dan tak boleh digunakan karena telah dicabut izin penggunaannya.

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin akhirnya buka suara soal alasan dibalik pencabutan izin dan penutupan GIM yang akan digunakan Anies Baswedan tersebut.

Hal itu berkaitan dengan banyaknya isu beredar bahwa telah terjadi penjegalan kepada Anies Baswedan.

Dalam penyampaiannya, Bey mengungkapkan alasan kenapa GIM tidak bisa digunakan oleh Anies Baswedan adalah karena adanya perbedaan izin dari pihak pemohon soal tujuan pemakaian gedung.

Dikatakan Bey, saat mengajukan izin penggunaan GIM, pemohon yaitu pihak dari Anies Baswedan menjelaskan bahwa tidak akan ada unsur politik di dalam acar diskusi yang akan diselenggarakan.

Izin tersebut juga telah dikuatkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat yang menyampaikan bahwa acara memang hanyalah untuk diskusi dan tidak ada unsur politik apalagi kampanye untuk Anies.

Baca Juga: Gedung GIM Digembok Jelang Acara Diskusi, Anies Baswedan: PR Kita Masih Besar!

"Satu hari menjelang acara, hari Sabtu malam. Teman-teman dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat dimana mereka melihat ada baliho-baliho dengan tulisan capres cawapres," ujar Bey seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV Jawa Timur, Selasa, 10 Oktober 2023.

"Dan sudah jelas bahwa aturan KPU melarang adanya pelaksanaan yang bersifat seperti kampanye selama sebelum kampanye," lanjutnya.

Dengan demikian para ASN dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat disebutkan hanya menegakkan aturan dengan menurunkan baliho dan memberikan konfirmasi ulang kepada pemohon bahwa ternyata acara tersebut bukan hanya diskusi melainkan ada unsur politiknya.

Kemudian, informasi dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, pemohon telah meminta maaf dan mengaku bahwa ada kesalahan dalam acara tersebut.

Dan saat itulah, disampaikan bahwa izin dari penggunaan GIM untuk Anies Baswedan akhirnya harus dicabut.

Pihak Anies pun dikatakan Bey telah menyetujui bahwa izin penggunaan GIM harus dicabut jelang acara.

Namun pada saat hari H acara, Polresta Bandung mendapati bahwa banyak peserta yang sedang dalam perjalanan menuju GIM untuk mengikuti kegiatan bersama Anies Baswedan.

Baca Juga: Tak Pusing Dilarang Diskusi di GIM Bandung, Anies Baswedan 'Merakyat' Lesehan di Luar Gedung

Akhirnya Polresta Bandung melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat terkait dengan peserta acara yang rupanya sudah menuju gedung GIM tersebut.

Dan untuk menindaklanjuti kejadian tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat akhirnya mengambil sebuah kebijakan bahwa izin hanya bisa diberikan untuk penggunaan halaman gedung.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# gim
# Pj Gubernur
# Anies Baswedan
# Jawa Barat
# Jabar

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.