Baru Deklarasi Cawapres Muhaimin Iskandar Langsung Terseret Kasus Korupsi, Anies Baswedan Menanggapi

Penggeledahan yang dilakukan KPK di salah satu ruang kantor Kementerian Ketenagakerjaan berbuntut terseretnya nama Muhaimin Iskandar.
Penggeledahan yang dilakukan KPK di salah satu ruang kantor Kementerian Ketenagakerjaan berbuntut terseretnya nama Muhaimin Iskandar.

AYOJAKARTA.COM – Penggeledahan yang dilakukan KPK di salah satu ruang kantor Kementerian Ketenagakerjaan berbuntut terseretnya nama Muhaimin Iskandar.

Masuknya nama Muhaimin Iskandar dalam salah satu kasus yang kini tengah ditangani KPK terjadi usai resmi dideklarasikan sebagai cawapres Anies Baswedan.

Sebelumnya pada Jumat, 18 Agustus 2023 lalu KPK melakukan pemeriksaan di Kementerian Ketenagakerjaan tempat Muhaimin Iskandar sempat menjabat menteri.

Dalam pemeriksaan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan untuk perkara baru.

Terkait dengan pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan KPK, Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadly memberi keterangan.

Menurut Fadly, kedatangan KPK untuk melakukan pencarian data dan informasi terkait dengan pekerjaan migran Indonesia yang sebelumnya dikenal PT KLN.

Baca Juga: Selain Anies Baswedan, Partai Demokrat Juga Pernah Dikhianati Partai Lain Menjelang Pilpres 2019

“Dan mereka mungkin mencari informasi dan data, tapi secara pasti saya belum mengetahui,” ungkap Fadly pada Jumat, 18 Agustus 2023 lalu.

Selain melakukan penggeledahan di salah satu ruang kantor, KPK juga melakukan pemeriksaan di sebuah rumah mewah di Bekasi.

Meski tidak sempat merinci kasus yang tengah ditangani, namun diduga berkaitan dengan kasus pengadaan sistem software proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI.

Pada tahun 2012, sosok Muhaimin Iskandar yang kini menjadi cawapres Anies Baswedan merupakan Menteri Tenaga Kerja.

Terkait dengan adanya anggapan bahwa Cak Imin ikut tersangkut kedalam kasus pengadaan proteksi TKI, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK ikut bicara.

Dilansir Ayojakarta dari akun instagram @thinkmedio,id pada 4 September 2023, Asep Guntur masih melakukan pengusutan.

Langkah tersebut dilakukan KPK guna mengetahui dan memastikan fakta yang terjadi dibalik kasus pengadaan proteksi TKI tersebut.

“Semua pejabat di tempus atau waktu kejadian itu dimungkinkan kami minta keterangan,” jelas Asep Guntur.

Lebih lanjut Asep menjelaskan bahwa KPK perlu melakukan langkah tersebut guna mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya.

Baca Juga: Berpotensi Diciduk KPK, Cak Imin Terlibat Kasus Korupsi?

Sehingga dalam penanganan kasus tersebut, tidak ada pihak yang merasa dituduh karena kurangnya keterangan.

“Jadi semua yang terlibat yang disebutkan oleh saksi-saksi dan ditemukan di bukti,kami akan minta keterangan,” imbuh Asep.

Namun demikian, terkait dengan rencana pemanggilan kepada Muhaimin Iskandar Asep mengaku belum menentukan waktu.

Terkait dengan adanya rencana KPK yang akan melakukan pemeriksaan kepada Cak Imin, Anies Baswedan saat berada di Deli Serdang memberi tanggapan.

Menurut Anies Baswedan, langkah-langkah penegakan hukum merupakan hal yang perlu dihormati dan tidak akan mengganggu ikhtiar menuju perubahan.

“Insya Allah semuanya lancar,” ujar Anies seperti dikutip Ayojakarta pada Senin, 4 September 2023 dari kanal Youtube Kompas TV.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Kementerian Ketenagakerjaan
# Kasus Korupsi
# Cak Imin
# muhaimin iskandar
# Anies Baswedan
# KPK

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.