Selain Anies Baswedan, Partai Demokrat Juga Pernah Dikhianati Partai Lain Menjelang Pilpres 2019

AYOJAKARTA.COM – Partai Demokrat baru-baru ini disebut merasa dikhianati oleh Anies Baswedan dan Partai NasDem karena telah memilih Ketua Umum PKB menjadi Cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang.

Partai Demokrat merasa dikhianati, tepatnya lantaran diberi harapan palsu oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan usai Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengumumkan cawapres lain untuk Anies Baswedan.

Usai pengumuman tersebut, Partai Demokrat dengan sigap menentukan sikap melalui Rapat Majelis Tinggi yang digelar beberapa waktu lalu, Jumat, 1 September 2023, yang dipimpin langsung oleh mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Di dalam rapat Majelis Tinggi tersebut, Partai Demokrat sepakat untuk keluar dari koalisi dan mencabut dukungannya terhadap Anies Baswedan sebagai capres 2024 mendatang.

Majelis Tinggi Demokrat, SBY mengaku bahwa Partai Demokrat saat ini telah ditikung dan ditinggalkan mitranya. Tapi dirinya bersyukur karena hal tersebut terjadi jauh sebelum waktu pendaftaran, sehingga SBY menyebutkan bahwa partainya menerima pertolongan dari Allah.

“Memang kita (Demokrat) ditikung dan ditinggalkan seperti ini sekarang. Bayangkan kalau ditikungnya ditinggalkannya satu-dua hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa? Kita masih ditolong oleh Allah," sebut SBY.

Baca Juga: Peluang AHY Mendampingi Anies Baswedan Hilang, Susilo Bambang Yudhoyono: Ada Campur Tangan Dalang!

Ternyata, Partai Demokrat diperlakukan demikian bukanlah untuk yang pertama kali, namun kejadian yang dialami Partai Demokrat saat ini juga pernah terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 sehingga mereka gagal mengajukan calon.

Pada masa lalu, harapan gagal yang diterima Partai Demokrat juga terjadi pada Pilpres 2014. Kala itu elektabilitas Partai Demokrat anjlok menjelang Pemilu 2014 karena kasus korupsi yang dilakukan oleh sejumlah elite.

Bahkan saat itu, SBY sampai turun tangan dengan menjadi ketua umum melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada tanggal 30 Maret 2013.

SBY saat itu menggantikan posisi Anas Urbaningrum yang telah terjerat kasus korupsi, namun tetap saja suara Partai Demokrat tidak dapat diselamatkan, dan hanya mencatatkan partainya di peringkat keempat dengan perolehan suara sebesar 10,19 persen.

Alhasil, kejadian tersebut membuat Partai Demokrat tidak dapat mengusung capres karena syarat presidential threshold adalah sebesar 20 persen. Dengan demikian Partai Demokrat hanya dapat bergabung dengan partai lain, dan mendukung pasangan Prabowo-Hatta Radjasa.

Selanjutnya yang paling mirip dengan situasi saat ini ialah pada Pilpres 2019. Partai Demokrat saat itu berupaya agar Prabowo Subianto dapat meminang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapresnya, namun sayangnya Partai Gerindra dan mitra koalisi lainnya tidak mengajukan AHY, melainkan Sandiaga Uno.

Baca Juga: Rincian Harta Kekayaan Muhaimin Iskandar, Cawapres Anies Baswedan

Atas kejadian tersebut, beberapa elite Partai Demokrat merasa kesal, bahkan sampai aja yang menyebutkan bahwa Prabowo adalah “Jenderal Kardus”.

Bahkan tak hanya itu, beredar rumor bahwa Partai Demokrat juga menyinggung isu mahar Rp500 miliar untuk PKS dan PAN demi memasangkan Sandiaga Uno menjadi cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.