AYOJAKARTA.COM -- Disinyalir menjadi markas simpatisan DI/TII atau NII KW-IX, pondok pesantren Al Zaytun masih terus menuai polemik publik.
Terkait dengan adanya anggapan bahwa di pesantren Al Zaytun telah terjadi banyak penyimpangan, Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya turun tangan.
Dari sejumlah pemeriksaan, Mahfud MD kemudian menyebut bahwa Panji Gumilang yang merupakan Pengelola ponpes Al Zaytun terlibat tindak pidana pencucian uang.
Baca Juga: 6 Tanda Orang Cerdas Bisa Dilihat dari Bentuk Wajah, Apakah Kamu Salah Satunya?
Banyaknya aliran dana yang mencurigakan, sempat dijelaskan oleh Menkopolhukam sebagai bentuk kelalaian pemerintah di masa lalu.
Terkait dengan kelalaian yang dimaksud, KH As'ad Said Ali yang merupakan mantan Kepala Badan Intelijen Negara memberi tanggapan.
Menurut KH As'ad, lahirnya Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah IX tidak lepas dari proses penangkapan SMK atau Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.
Sebelum menjalani hukuman mati di masa pemerintahan Presiden Soekarno, SMK bersikeras bahwa komando perjuangan DI/TII tetap berada di tangannya.
Baca Juga: 5 Tanda Kamu Orang yang High Value, Punya Kualitas Pribadi Bagus dan Penuh Pesona Karismatik
Karena tidak adanya regenerasi kepemimpinan pasca kematian SMK, maka gerakan NII yang ingin mendirikan Negara Islam di Indonesia terpecah.
“Sebelum dihukum mati, beliau mengatakan saya masih Panglima DI/NII, akibatnya pendukungnya pecah,” jelas As'ad.
Buntut dari perpecahan tersebut kemudian DI/TII terbagi menjadi dua kelompok yang berbeda, yakni Kelompok Fillah dan Sabilillah.
“Fillah artinya yang mau berdamai dengan pemerintah, letaknya KW IX itu di Fillah, itu juga binaan Pak Ali Murtopo,” imbuh KH As'ad.
Baca Juga: Mau Punya Plat Nomor Unik? Ini Jumlah Biaya yang Dibutuhkan
Lebih lanjut KH As'ad menjelaskan bahwa dalam prosesnya untuk menjaga kedaulatan, maka pemerintah melokalisir para simpatisan NII KW IX.
“Dalam perkembangannya, pesantren itu kemudian menjadi besar karena dibantu oleh Pak Harto, dengan maksud supaya jinak, bukannya besar,” imbuh KH As'ad.
Seiring waktu, ponpes Al Zaytun kemudian tidak lagi diperhatikan oleh pemerintah sejak tahun 2010.
Sejumlah oknum yang merupakan simpatisan NII KW IX kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk tujuan pengumpulan dana.
Baca Juga: 8 Tanda Orang yang Sulit Sukses dalam Hidupnya, Kamu Termasuk?
Dana-dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dengan menyalah-artikan ilmu tafsir tersebut kemudian ditemukan sebagai pencucian uang.
Sehubungan dengan adanya praktik pencucian uang tersebut, Al Chaidar yang merupakan Mantan Anggota NII KW IX ikut memberi tanggapan.
Al Chaidar menilai langkah-langkah menjinakan gerakan DI TII di masa pemerintahan lampau sudah cukup berhasil menjaga keutuhan NKRI.
Namun pasca tahun 2010, hal tersebut tidak lagi dijadikan fokus perhatian intelijen sehingga polemik Al Zaytun membuat banyak orang merasa berang.
Baca Juga: 7 Jurusan Kuliah Anak IPS dengan Prospek Kerja yang Menjanjikan, Dijamin Masa Depan Cerah
“Sejak tahun 2010, intelijen berubah maknanya dari yang semula cerdas menjadi dungu,” jelasnya seperti dikutip Ayojakarta pada Sabtu, 15 Juli 2023 dari kanal Youtube Metro TV. ***
Share this article
Disinyalir menjadi markas simpatisan DI/TII atau NII KW-IX, pondok pesantren Al Zaytun masih terus menuai polemik publik.