Jaksa EKT di Sumut yang Diduga Lakukan Pemerasan Tak Hanya Dicopot, Kejagung Juga Akan Lakukan Hal Ini

Ilustrasi. Oknum jaksa kejari di Batubara, Sumatera Utara diduga memeras atau meminta uang kepada keluarga tersangka narkoba.
Ilustrasi. Oknum jaksa kejari di Batubara, Sumatera Utara diduga memeras atau meminta uang kepada keluarga tersangka narkoba.

AYOJAKARTA.COM – Publik kembali dihebohkan dengan kasus pemerasan yang dilakukan oleh salah satu ASN dari Kejaksaan.

Diinformasikan seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berinisial EKT diduga melakukan pemerasan kepada keluarga dari pelaku tindak pidana narkotika.

Kejadian pemerasan yang dilakukan oleh oknum Jaksa Penuntut Umum tersebut terjadi di daerah Kabupaten Batubara.

Baca Juga: Husein Ali Rafsanjani Pasang Badan Demi ASN Lain, Ternyata Pelapor Pungli Bukan Seorang, Siapa Saja Mereka? 

Dari berbagai sumber yang beredar, sosok jaksa berinisial EKT ini adalah seorang jaksa perempuan yang menangani perkara narkotika seorang tersangka R.

Tersangka R yang terjerat narkotika ini diketahui adalah anak dari seorang guru SD yang berinisial SR.

Jaksa EKT diketahui meminta uang sebesar Rp 100 juta dengan dalih agar sang anak R tidak dijerat dengan pasal-pasal terkait peredaran narkotika.

Akan tetapi orang tua dari tersangka R yakni SR sendiri hanya sanggup membayar sebesar Rp 80 juta.

 Baca Juga: Geger Husein Ali Rafsanjani Mundur dari Guru ASN Pangandaran, Sebut Dapat Ancaman, Simak Kronologi Lengkapnya

Uang tersebut kemudian diberikan secara dicicil, dengan uang muka Rp 20 juta namun Jaksa EKT terus menagih uang sisanya.

Atas tindakannya tersebut, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana langsung memerintahkan pencopotan jaksa EKT tersebut.

Bahkan Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana juga tegas mengatakan tidak akan segan-segan menindak anak buahnya sendiri.

“Saya sampaikan perintah Pak Jaksa Agung. Dan bahwa Jaksa Agung, tidak akan segan-segan menindak anak buahnya sendiri di manapun berada apabila melakukan tindakan dan perbuatan tercela,” tegas Ketut Sumedana dilansir dari Republika.co.id pada Senin (15/5/23).

Tak hanya itu Ketut Sumedana juga meminta hasil Jaksa EKT ini dipidana jika memang terbukti melakukan pemerasan yang termasuk dalam tindak pidana.

Jaksa Agung sudah menyampaikan, apabila terkait Jaksa EKT ini memang ditemukan adanya bukti pemerasan, agar Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut segera mengarahkan yang bersangkutan ke ranah pidana,” imbuhnya.

Namun selain itu Ketut Sumedana juga menyampaikan agar hasil pemeriksaan jaksa EKT disampaikan ke publik.

Hal itu bertujuan agar publik secara transparan dapat mengetahui kelanjutan kasus dari tindak pidana pemerasan yang diduga dilakukan oleh Jaksa EKT.

Sebagai informasi, Jaksa EKT hari ini Senin (15/5/23) dilakukan pemeriksaan di Kejati Sumatera Utara.

“Terkait dengan Jaksa EKT, hari ini dilakukan pemeriksaan di Kejati Sumut. Dan Jaksa Agung dengan tegas menyampaikan, agar hasil pemeriksaan terhadap Jaksa EKT segera diumumkan terbuka ke publik agar transparan,” ujar Ketut.***

Artikel ini telah tayang di Republika.co.id dengan judul "Jaksa Agung Perintahkan Umumkan Hasil Pemeriksaan Jaksa EKT Pelaku Pemerasan"

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# kabupaten batubara
# Kejaksaan Agung
# Jaksa
# pemerasan

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.