Jurnalis TVRI dan RRI Dirumahkan Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah, DPR RI Berang!

AYOJAKARTA.COM - Efisiensi anggaran pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo untuk tahun anggaran 2025 kini berdampak luas, termasuk TVRI dan RRI.

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah mengakibatkan pemotongan belanja mencapai ratusan triliun rupiah di stasiun penyiaran TVRI dan RRI.

Menurut sejumlah sumber, kebijakan ini telah menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan jurnalis.

Dalam rapat kerja bersama anggota Komisi VII DPR RI, kritik keras disampaikan terhadap keputusan pemotongan anggaran di TVRI dan RRI.

Seorang anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan yang juga merupakan mantan penyiar TVRI menyatakan bahwa jika terjadi pemotongan anggaran seharusnya dimulai dari atas yang berarti berdampak pada para direksi.

Pada kenyataannya, imbuh Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP, jurnalis yang gajinya sudah jauh di bawah UMR malah menjadi korbannya.

Baca Juga: Review Lengkap Vivo X200 vs Oppo Find X8, Duel Smartphone Kelas Atas tapi Apa Kekurangannya?

"Jika pemotongan dimulai dari atas, seharusnya yang terdampak adalah pimpinan. Namun kenyataannya, yang merugi adalah jurnalis yang gajinya sudah jauh di bawah UMR. Ini sangat merugikan mereka yang bertugas di lapangan, terutama jurnalis di daerah yang pendapatannya sangat minim," ujarnya.

Para anggota DPR menegaskan bahwa langkah pemotongan tersebut seharusnya dilakukan dengan memotong pengeluaran di level manajerial terlebih dahulu.

Dengan demikian tidak memberatkan para karyawan di lapangan.

Akan tetapi, kebijakan yang dijalankan justru mengorbankan para jurnalis, dengan alasan efisiensi anggaran.

Menurut informasi yang diperoleh dari kanal YouTube tvOneNews pada Kamis (13/2), pimpinan lembaga penyiaran publik, baik dari TVRI maupun RRI, telah mengambil keputusan merumahkan sejumlah jurnalis sebagai bagian dari upaya efisiensi.

Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai upaya untuk menekan belanja negara sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Dari instruksi tersebut yang menargetkan efisiensi belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun.

Tak hanya itu, efisiensi anggaran secara keseluruhan diperkirakan mencapai Rp306 triliun.

Dari jumlah tersebut termasuk pemotongan pada pos belanja modal, barang, perjalanan dinas, kegiatan seminar, dan berbagai kegiatan seremonial.

Para jurnalis, terutama yang bekerja di daerah, sangat merasakan dampak langsung dari kebijakan ini.

Sementara itu, mantan penyiar RRI, Erna Sari Dewi mengungkapkan, dulu, setiap berita yang dikirim oleh kontributor mendapatkan honor sekitar Rp100 ribu yang kini turun hingga Rp50 ribu.

Erna menekankan, penurunan honor ini sangat berarti bagi para jurnalis yang gajinya sudah minim, ditambah lagi adanya PHK menjadi sebuah ancaman nyata.

"Bagi kami yang menghidupi keluarga, penurunan ini sangat berarti. Gaji kami yang sudah minim kini semakin memberatkan, dan PHK menjadi ancaman nyata," tegas Erna Sari Dewi mantan penyiar RRI sekaligus Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Nasdem.

Kondisi ini menimbulkan keprihatinan tidak hanya dari kalangan pekerja media, namun juga dari masyarakat yang mengandalkan keberadaan media publik sebagai sumber informasi yang kredibel.

Aliansi Jurnalis Independen pun menyatakan kekhawatiran atas penurunan kualitas penyiaran jika proses pemotongan terus berlanjut tanpa ada solusi alternatif.

Hingga saat ini, pihak kepolisian dan lembaga pengawasan internal masih mendalami proses penyusunan kembali struktur anggaran di lembaga penyiaran publik.

Sementara itu, para anggota DPR mendesak agar pemotongan dilakukan secara adil, dengan memprioritaskan pemotongan dari tingkat pimpinan agar beban tidak jatuh kepada para jurnalis di lapangan.

Dalam rapat kerja bersama dengan mitra instansi, diskusi terkait efisiensi anggaran terus berlangsung.

Pemerintah diharapkan segera memberikan kejelasan dan solusi agar dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

Baca Juga: Sudah Tahu Belum Cara Mengecek Hasil Seleksi Administrasi PPPK 2024 Tahap 2?

Dengan perintah efisiensi anggaran yang semakin ketat, kasus pemutusan hubungan kerja di TVRI dan RRI menjadi salah satu topik hangat yang mendapat sorotan publik.

Para pihak diharapkan segera menemukan solusi yang tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga menjaga kesejahteraan para jurnalis dan keberlangsungan informasi publik yang berkualitas.