Nah Loh! Safe Deposit Box Rp37 Miliar Rafael Alun Bisa Dipindah Tangan Jika KPK Lelet Ambil Tindakan

Mantan Wakil Kepala PPATK Susno Duadji safe deposit box (SDB) milik Rafael Alun Trisambodo senilai Rp37 miliar bisa pindah tangan.
Mantan Wakil Kepala PPATK Susno Duadji safe deposit box (SDB) milik Rafael Alun Trisambodo senilai Rp37 miliar bisa pindah tangan.

AYOJAKART.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang gencar-gencarnya memeriksa harta kekayaan yang tidak wajar di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Salahs atunya pejabat Eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo.

Harta tak wajar terungkap saat anak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy memakai mobil Rubicon saat menganiaya David.

Baca Juga: Blak-blakan! Susno Duadji Ungkap Kejanggalan Kasus Rafael Alun Trisambodo: Mudah Dibuktikan, Tetapi…..

Hal itu membuat publik geram, dan menguliti harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo.

Setelah dikuliti ternyata publik menemukan LHKPN milik Rafael Alun sebesar Rp56 miliar.

Sontak, total kekayaan besar tidak sebanding dengan penghasilan jabatannya menjadi sorotan KPK.

Baca Juga: Mario Dandy Tak Dijenguk, Rafael Alun Malah Keciduk Sibuk Bolak-balik Amankan Harta, Takut Miskin?

Menariknya, Menko Polhukam Mahfud MD ikut membongkar safe deposit box (SDB) milik Rafael senilai Rp37 miliar.

Namun, SDB itu ternyata bisa pindah tangan jika KPK tidak segera bertindak.

Hal itu dikatakan oleh mantan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Susno Duadji.

Baca Juga: Diduga Korupsi Namun Rafael Alun Tak Kunjung Dijerat KPK, Susno Duadji : Harta Itu Bisa Hilang!

Dilansir AyoJakarta.com dari siaran MetroTV pada Rabu, 15 Maret 2023, menurut pernyataan Susno Duadji, jika terdapat uang dalam SDB itu bisa pindah tangan.

Bahkan, kata dia, safe deposit box bisa diambil oleh Rafael sebelum disita atau diblokir oleh KPK.

“Kemudian uang di dalam safe deposit box kalau betul ada itu uangnya, kan bisa diambil, karena belum diapa-apakan, belum disita, belum diblokir,” kata Susno.

Baca Juga: Temuan Puluhan Miliar Milik Rafael Alun, Mahfud MD Ungkap Langkah Tegas: Langsung Diblokir PPATK

Susno menegaskan bahwa KPK hanya punya 20 hari untuk bisa memblokir atau menyita harta milik Rafael Alun.

“Ditunda transaksi itu kan terbatas, PPATK hanya punya kewenangan 15 hari, dan bisa diperpanjang 5 hari,” tegas susno.

Bahkan jika lamban, Rafael bisa memindahkan uang dan barang mewah itu.

“Kalau 20 hari belum di-take over oleh penyidik, dalam hal ini oleh KPK, atau Bareskrim atau Kejaksaan Agung,” jelas Susno.

Baca Juga: Terkuak Cara Licik Rafael Alun Kumpulkan Hartanya dari Pajak, Konsultan Pajak Ungkap Bagaimana Hal Itu Terjadi

“Maka uang atau benda berharga bisa berupa perhiasan, tanah, rumah, mobil itu bisa hilang,” lanjutnya.

Dikatakan Susno hal itu merupakan celah bagi Rafael untuk menyembunyikan harta kekayaannya***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# safe deposit box
# Rafael Alun
# Susno Duadji
# PPATK
# KPK

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.