Info Penting! Aturan Penerima PKH Tahun 2023, Wajib Penuhi 5 Syarat Ini Agar Bansos Tidak Dihapus

Simak daftar Bansos yang bakal cari 2023 mendatang.
Simak daftar Bansos yang bakal cari 2023 mendatang.

AYOJAKARTA.COM – Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

PKH ini merupakan upaya dari pemerintah sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Kabar baiknya PKH di tahun 2023 masih akan tetap ada, tapi penerimanya harus memenuhi syarat yang ditentukan.

Dikutip AyoJakarta.com melalui unggahan YouTube Pendamping Sosial, Sabtu (31/12/2022), ada lima syarat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima PKH di tahun 2023.

Baca Juga: Waduh! Ferdy Sambo Pernah Gugat Presiden Jokowi dan Kapolri ke PTUN, Ternyata Hanya Ini Permintaannya

Adapun syarat yang harus dipenuhi KPM sebagai berikut.

1. KPM harus memiliki komponen terlebih dahulu

Komponen ini terdiri dari tiga komponen dalam PKH, yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial.

Yang dimaksud dengan komponen kesehatan ini yaitu apabila memiliki anak berusia 0-6 tahun, maupun sedang mengandung atau hamil.

Maksud dari komponen pendidikan yaitu memiliki anak sekolah yang duduk di bangku SD, SMP, maupun SMA.

Komponen kesejahteraan sosial maksudnya yaitu memiliki anggota keluarga yang disabilitas, diutamakan bagi penyandang disabilitas berat ataupun memiliki keluarga lansia.

 Baca Juga: Kontroversi Iklan Brand Rabbani Menuai Kritikan Tajam dari Netizen

Tidak harus ketiga komponen di atas yang harus dipenuhi untuk menerima bantuan PKH ini, tetapi cukup salah satu komponen terpenuhi.

Komponen di atas ini harus ada sampai batas pemutakhiran data tahap 4 tahun 2022 yang akan jadi penentu penerimaan PKH tahun 2023.

2. Keadaan sosial ekonomi dari KPM

Keadaan sosial ekonomi dalam keluarga menjadi parameter bansos PKH tahun 2023 masih aktif atau sudah dinonaktifkan.

Pemerintah melakukan upaya pemutakhiran data agar penerimaan bansos PKH tepat sasaran.

Bila KPM telah memiliki kondisi sosial ekonomi yang dinilai telah layak dan sudah tidak berhak mendapatkan bansos lagi maka data tersebut akan diperbarui.

Sehingga untuk penerimaan di tahap berikutnya kemungkinan akan dinonaktifkan bantuan sosialnya.

Baca Juga: Bolehkah Umat Islam Merayakan Tahun Baru? Begini Hukumnya Menurut Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat

Untuk penerimaan PKH tahun 2023, batas pemutakhiran data yaitu pada 31 Desember 2022.

3. Tidak pernah melanggar dengan yang namanya komitmen

Penerima bansos PKH harus memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPM, seperti mengikuti pertemuan rutin minimal satu kali dalam sebulan.

Harus rutin memeriksakan kandungan maupun anak balita ke posyandu atau bidan terdekat bagi yang memiliki komponen kesehatan.

Mendukung anaknya agar semangat bersekolah, paling tidak untuk kehadiran di sekolah minimal 80 persen bagi yang memiliki komponen pendidikan.

4. Dalam satu KK tidak ada yang status pekerjaannya sebagai TNI/Polri maupun ASN

KPM yang terdaftar aktif dalam penerima bansos PKH, namun di dalam anggota keluarganya dalam satu KK ada yang status pekerjaannya sebagai TNI/Polri ataupun ASN.

Baca Juga: Momen Haru! Adik Brigadir J Reza Hutabarat Masih Bisa Memuji Richard Eliezer alias Bharada E, Begini Katanya

Maka KPM tersebut dianggap tidak layak lagi menerima bantuan sosial.

5. Data kependudukan sesuai antara di Dukcapil maupun di DTKS

Sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial mengenai verifikasi dan validasi data yaitu salah satu syarat KPM tersebut menerima bansos datanya harus sesuai dulu antara DTKS dengan data di Dukcapil.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# 2023
# bansos
# syarat
# PKH
# Kemensos

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.