QUICK COUNT DAN POLEMIKNYA

Akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan beberapa hasil Lembaga Survei (LS) mengumumkan hasil hitung cepat (Quick Count) Pemilu serentak, Pilpres dan Pileg pada 17 April 2019. Hasil quick count (QC) tersebut sudah menjadi trending topic di berbagai media cetak dan elektronik maupun media sosial. Namun demikian, hasilnya membuahkan perdebatan hasil quick count tersebut. Ada beberapa pihak yang percaya, tetapi juga ada yang mencela hasilnya. Sehingga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus melarang ditayangkannya hasil quick count tersebut. Bagaimana quick count di mata publik?

Quick count merupakan hasil jasa statistik dari lembaga survey yang dijual ke media massa untuk menarik pemirsa. Dengan tehnik statistika, proses memetakan sampling dari keseluruhan TPS untuk menekan error rate, misalnya berdasar kepadatan penduduk tiap daerah. Tentu keterbatasan lembaga survey tidak mungkin mengirimkan staff surveyor ke seluruh 813.350 TPS, mungkin hanya beberapa lokasi sampel saja.

Yang harus ditunggu itu real count KPU, mau secepat apapun quick countnya, tetap hasil KPU yang valid. Quick count cuma buat pemirsa media massa yang penasaran dengan hasil Pemilu, perkiraan siapa yang unggul. Sehingga tidak mengherankan ada yang menerima dan ada juga yang menolak.

Statistika, kehadirannya ibarat pusaka sakti dalam dunia persilatan. Peran dan manfaatnya tergantung siapa yg menguasai dan menggunakannya. Apabila Statistika digunakan oleh ilmuwan yang berwatak baik, maka kehadirannya membawa kemaslahatan. Ia dapat menjadi lentera penerang jalan, dapat menjelaskan fenomena dan peristiwa serta apa dibalik fenomena dan peristiwa tersebut. Ia hadir sebagai petunjuk untuk menyusun program pembangunan, mengawasi pelaksanaan serta mengevaluasi hasilnya.

Namun sebaliknya, apabila statistika disalahgunakan, maka kehadirannya menjadi malapetaka. Ia hadir untuk membelokkan fakta, menyesatkan jalan dan memunculkan kebingungan bahkan menimbulkan kegaduhan.

Saat ini kita sedang menyaksikan pusaka sakti (statistika) sedang digunakan dalam ajang pesta demokrasi. Kehadirannya telah disaksikan dan dibicarakan oleh jutaan rakyat Indonesia. QC adalah manifestasi dari penerapan statistika. Hasilnya akan akurat apabila dilaksanakan sesuai kaidah dan diperankan oleh ilmuwan berwatak baik.

Namun QC bisa berbahaya, bisa membelokkan fakta dan menyesatkan apabila dilaksanakan tidak sesuai kaidah dan diperankan oleh ilmuwan berwatak kurang baik. Dalam hal ini tentu bukan salah statistikanya, tetapi disalahgunakan oleh penggunanya.

Untuk itulah, pengambilan sampel harus mewakili semua golongan dan acak, artinya tidak disengaja untuk dipilih. Misalnya karena ini Indonesia, sampel QC harus mewakili semua provinsi di Indonesia, ini baru tahap satunya, tahap dua nya setiap provinsi harus terwakili oleh kab/kotanya, tahap tiganya setiap kab/kota harus terwakili tiap kecamatannya, TPS yang dipilih juga harus acak, tidak boleh memilih TPS yang sudah diduga atau diketahui pemenangnya.

Benar atau tidaknya, penyelenggara survey lah yang tahu, bagaimana dia membuat dan menyusun metode statistika dalam membuat kegiatan QC itu erlepas dari independen tidaknya lembaga survey (ini yang masih suka diragukan). Selama metoda satatistika, sampel dan hasilnya transparan dan jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Khusus untuk Pilpres dan Pileg tidak semudah itu, karena karakteristik masyarakat pemilih tidak se-homogen darah atau sop ayam, yang tentunya teknik sampling, error dan sebagainya menjadi hal yang sangat penting dalam sukses tidaknya hasil estimasi.

Semua Lembaga Survei (LS) menggunakan metode sampling dalam melakukan QC. Apanya yg disampel? TPSnya. lebih dari 813.350 TPS pada pemilu 2019 ini. Jadi jika hasil QC diperoleh dari seluruh TPS dibutuhkan sangat banyak sumber daya baik tenaga, waktu dan tentu saja biaya. Oleh karena itulah digunakan metode sampling dalam penghitungan QC ini. Hanya saja perlu diperhatikan apakah ada Sampling Error.

Tidak tahu persis berapa syaratnya jumlah sampel yg digunakan oleh masing-masing LS. Kuncinya objektif dan representative, pengacakan salah satu caranya plus persebaran sampelnya. Secara statistik lembaga-lembaga survei itu konon katanya melaksanakan QC dengan distribusi sampling berbeda tapi hasilnya hampir sama. Sampel yang diambil Cuma 2.000 TPS, ada juga LS yang ngambil 4.000 TPS, metodenya sih katanya stratified dan sistematik hanya stratifikasinya seperti apa tidak ada penjelasan lebih lanjut. Semua pakai syarat dan ketentuan berlaku bahwa kaidah statistikanya harus dijunjung tinggi, alias bukan asal sampel saja.

Akurasi dan validitasnya bagaimana? Tergantung pada tingkat representatif sampelnya dan teknik pengambilan sampel yg digunakan. Selain itu, tentu saja aspek non sampling error seperti integritas penyelenggaranya sehingga objektivitas pemilihan sampelnya murni didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah statistik. Terlalu panjang untuk diceritakan di sini

Tetapi yang menarik, kalau selama ini QC jauh dari kenyataan, kenapa sampai sekarang masih dipakai. Ini membuktikan mau tidak mau, suka tidak suka memang hasil QC agak mengarah ke gambaran riil. Tetapi kita tetap harus menunggu Real Count karena itulah parameter sebenarnya, meskipun hasil QC sudah rilis, jangan sampai ada peribahasa “Demokrasi Dalam Belenggu Survey” (Cover Story TV One, 25 April 2019).

Di atas itu semua, persatuan, kerukunan dan kebersamaan harus terus kita jaga untuk masa depan bangsa kita. Mari lanjutkan apa yg menjadi tugas kita kembali seperti sedia kala. Semoga keberkahan meliputi kita semua. Aamiin.
Penulis adalah Fungsional Statistisi di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Nano Suharno