Tok! Spotify dan Netflix Kena PPN 12 Persen, SAH Diterapkan 1 Januari 2025, Begini Kata Airlangga Hartarto...

Spotify dan Netflix Kena PPN 12 Persen, SAH Diterapkan 1 Januari 2025
Spotify dan Netflix Kena PPN 12 Persen, SAH Diterapkan 1 Januari 2025

AYOJAKARTA.COM - Pemerintah telah mengesahkan kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 mendatang.

Ada beberapa layanan digital termasuk Netflix dan Spotify juga akan dikenakan PPN 12 Persen Tahun depan. lantas bagaimana hitungannya?

Hal ini disampaikan secara langsung oleh Menko Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang ditemani oleh Menkeu Sri Mulyani dengan sejumlah Menteri lainnya pada Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta (16/ 12/ 24).

Baca Juga: Tunjangan Sertifikasi Guru Jadi 100 Persen, Kapan Cair? Simak Penjelasan sekaligus Aturannya!

Airlangga menyebbutkan bahwa kenaikan PPN sebesar 12 persen per 1 Januari 2025 sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang Harmoni perpajakan. 

Diketahui PPN 12 Persen ini juga akan diterapkan untuk layanan Netflix dan spotify atau sejenisnya.

Hal ini akan diberlakukan bagi pengusaha yang telah masuk pada PMSE atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik termasuk Netflix dan spotify.

Dilansir dari akun TikTok Daniel.belianto, pada layanan Netflix atau spotify sebelumnya juga telah diterapkan PPN 11 persen.

“kalau Anda lihat ya tagihan Netflix Anda pasti disana sudah ada include task,” ungkap Daniel.

Dimana PPN ini telah diwajibkan sebelumnya sejak adanya Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 dimana pelaku PMSE ini wajib menerapkan PPN.

Baca Juga: 4 Hp Mid Range Terbaik yang Paling Laris di Toko Online Sepanjang 2024, Kamu Punya Salah Satunya?

Sehingga sudah dipastikan kenaikan PPN 12 persen ini akan mengubah angka tagihan Netflix dan Spotify langganan Kamu menjadi lebih tinggi dari sebelumnya yang hanya 11 persen.

Jadi hitungan untuk kenaikan PPN 12 persen pada Netflix dan Spotify akan ada pada tagihan masing- masing pengguna dengan perubahan task sebelumnya atau akan memiliki angka task yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Kebijakan kenaikan PPN 12 persen ini juga telah ditegaskan oleh Dirjen Pajak, Suryo Utomo.

Dimana Beliau mengungkapkan bahwa Netflix, Spotify dan sejenisnya akan dikenakan PPN sebesar 12 persen.

Kendati begitu, Airlangga juga menjelaskan jika akan memfasilitasi PPN 0 persen bagi Masyarakat yang membutuhkan

Demikian informasi terkait kenaikan PPN 12 persen yang akan diterapkan oleh Pemerintah per 1 Januari 2025 termasuk untuk layanan digital seperti Netflix dan Spotify.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Ppn
# 12 persen
# Netflix
# Spotify

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.