Waduh! 6 Kategori Tenaga Pengajar yang Tidak Dapat Melamar Formasi PPPK di Tahap Kedua, Cek Apakah Anda Termasuk?

Illustrasi. PPPK 2024
Illustrasi. PPPK 2024

AYOJAKARTA.COM – Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK gelombang dua tahun 2024, resmi dibuka sejak 17 November kemarin.

Selain dikhususkan bagi pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja sedikitnya dua tahun di instansi pemerintah, seleksi PPPK tahap dua juga berlaku bagi lulusan Pendidikan Guru.

Adapun pelaksanaan pendaftaran seleksi tenaga PPPK tahap kedua tahun 2024, akan berakhir pada 31 Desember 2024 mendatang.

Baca Juga: Battle Xiaomi Redmi Note 13 dan Redmi Note 12 Pro 4G! Selisih Rp200 Ribu Tapi Sama-sama 108MP, Pilih Mana?

Sebelumnya dalam pendaftaran tahap pertama, seleksi PPPK sudah diberikan kepada calon pelamar yang memenuhi kriteria.

Selain berlaku bagi Guru yang termasuk dalam kategori P1 dan Eks THK II, formasi PPPK juga terbuka bagi Guru Honorer di sekolah negeri yang terdaftar dalam database BKN.

Meski terbuka luas bagi kebutuhan di daerah, terdapat sebanyak sembilan kriteria pelamar PPPK Guru yang tidak dapat melakukan pendaftaran pada tahap kedua.

Mengacu pada ketentuan, terdapat dua kriteria pelamar PPPK formasi guru yang dapat melakukan pendaftaran pada tahap kedua.

Selain guru non ASN yang terdaftar dalam Dapodik, pelamar PPPK tahap kedua juga dikhususkan bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru atau PPG.

Baca Juga: Jangan Senang Dulu! Peserta yang Lolos SKD Wajib Tahu 7 Ketentuan SKB CPNS yang Punya Bobot 60 Persen Ini!

Adapun kriteria pertama tenaga guru yang tidak dapat melamar dalam PPPK tahap kedua adalah Pelamar Tahap Pertama dengan status Tidak Memenuhi Syarat atau TMS.

Berdasarkan catatan pada pendaftaran seleksi tahap pertama, terdapat sebanyak 9,332 pelamar PPPK guru yang berstatus TMS.

Pelamar PPPK yang tidak diperkenankan untuk melakukan pendaftaran pada tahap kedua, adalah peserta belum menuntaskan proses lamaran di tahap pertama.

Karena tidak terdaftar di Dapodik Negeri, pelamar selanjutnya yang tidak dapat mengikuti seleksi formasi PPPK tahap kedua adalah guru swasta.

Kategori pelamar keempat tidak dapat melamar dalam seleksi PPPK tahap kedua adalah guru honorer negeri yang tidak terdaftar sebagai pengajar aktif di Dapodik.

Adapun kategori kelima tenaga guru tidak dapat mengikuti seleksi PPPK tahap kedua adalah guru dengan jenis PTK bukan sebagai pengajar.

Baca Juga: Hore! Lolos Tahap SKB? Ikuti 3 Tips Ini Yuk agar Bisa Mudah Lulus Seleksi Kompetensi Bidang

Kategori keenam guru yang tidak dapat mendaftar dalam PPPK tahap kedua adalah guru honorer dengan masa kerja kurang dari dua tahun di Dapodik.

Hingga saat ini cukup banyak tenaga pengajar yang tercatat tidak sesuai dengan data di Dapodik, sehingga perlu ada penyesuaian.

Karena persoalan tenaga honorer merupakan permasalahan krusial, upaya untuk mengakomodir seluruh kebutuhan pelamar PPPK masih dalam proses penyempurnaan.

Sehingga pada tahun 2025 mendatang, seluruh permasalahan menyangkut tenaga kerja honorer tidak lagi menjadi persoalan. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# tenaga guru
# PPPK
# kategori
# tahap kedua

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.