Sidang PK Kasus Kopi Sianida Jessica Tak Banyak Disorot Media, Rismon Sianipar Ungkap Kekecewaan dan Singgung Ketidakadilan

Jessica Wongsio di Sidang Peninjauan Kembali Kasus Kopi Sianida
Jessica Wongsio di Sidang Peninjauan Kembali Kasus Kopi Sianida

AYOJAKARTA.COM – Dua kali setelah berjalannya sidang PK kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso, Rismon Sianipar kini buka suara.

Menurut Rismon Sianipar yang merupakan salah satu saksi ahli dalam kasus kopi sianida pada 2016 silam, proses pelaksanaan sidang PK Jessica Wongso sangat minim publikasi.

Sangat kontras dengan kasus kopi sianida saat pertama kali mulai mencuat, Rismon Sianipar menilai minimnya pemberitaan sidang PK Jessica Wongso bagian dari ketidak adilan.

Baca Juga: Hati-hati! Jenis KPM Ini Tidak akan Tercatat Lagi sebagai Penerima Bansos PKH di Periode Berjalan, Kamu?

Karena itu melalui unggahan video di kanal Youtubenya, Rismon mengajak publik khususnya para pencari keadilan untuk bisa melakukan tindakan.

Dalam videonya Rismon yang sempat kembali bersaksi pada sidang PK tanggal 4 November 2024 lalu, menyebut telah mengungkap semuanya.

Disamping menyebut sejumlah oknum penegak hukum, Rismon juga memperkenalkan jenis aplikasi penyuntingan video yang dipergunakan oleh terduga perekayasa video.

Akibat penyuntingan video rekaman CCTV, Rismon memastikan sejumlah informasi vital terkait kasus kopi sianida Jessica Wongso menjadi tersamarkan.

“Harusnya informasi itu lengkap, pikselnya tajam dan ada audionya jadi pekerjaannya gampang sekali, kalau tidak direkayasa dengan iRedShop,” tegas Rismon.

Selain mengungkap jenis rekayasa yang dilakukan terduga pelaku, dalam sidang PK perdana Rismon juga merinci prosesnya.

Baca Juga: PKH Tahap 6 dan BPNT November dan Desember Belum cair? Cek Saldo KKS Anda!

Karena itu minimnya publikasi dan pemberitaan yang terjadi dalam sidang PK Jessica Wongso membuat Rismon mempertanyakan penyebabnya.

Meski sidang PK Jessica Wongso sempat diliput oleh sejumlah media, Rismon menilai adanya kejanggalan dalam penyiaran karena informasi tidak utuh.

Untuk itu Rismon mengajak agar media-media nasional bersedia untuk menjalankan peran dan fungsi sebagai jurnalistik.

Publikasi dan siaran, menurut Rismon dimaksudkan bukan untuk mengobrak-abrik institusi kepolisian tetapi lebih sebagai pembelajaran bagi masyarakat luas.

“Ayolah media jangan mau ditakut-takuti, upload saja secara utuh sidang kemarin itu, ini berguna keterbukaan informasi publik,” imbuhnya.

Disamping mengajak media untuk berani menyiarkan sidang PK Jessica Wongso, Rismon juga berharap agar netralitas media tetap diperjuangkan.

Menjadi salah satu Pilar Demokrasi, Rismon berharap agar insan jurnalistik tetap menjaga netralitas untuk membuat publik menjadi lebih cerdas.

Baca Juga: Kemensos Tegaskan Tidak akan Tunda Pencairan Bansos! Tak Ikuti Anjuran Kemendagri?

Kebebasan pers, menurut Rismon menjadi salah satu hal paling esensial dalam upaya menegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Untuk membuka mata tentang kebenaran yang disembunyikan, Rismon menilai pemberitaan mengenai sidang PK Jessica Wongso sangat diperlukan.

“Supaya rakyat sadar bahwa rekayasa itu dilakukan oleh oknum polisi, inilah pembelajaran kita,” pungkas Rismon. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Kasus kopi sianida
# Jessica Wongso
# sidang pk
# rismon sianipar

News Update

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.