Tes SKB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk CPNS 2024, Ini Materinya!

Ilustrasi SKB CPNS 2024
Ilustrasi SKB CPNS 2024

AYOJAKARTA.COM - Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran mengubah nama beberapa kementerian.

Salah satu kementerian yang diubah adalah Kementerian Hukum dan HAM.

Nama barunya adalah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kementerian ini juga mengadakan penerimaan pegawai baru melalui jalur CPNS.

Baca Juga: Wajib Tahu! Gambaran Besar Prioritas Pelamar yang Akan Lolos PPPK 2024

Para peserta CPNS sekarang sudah melewati SKD dan selanjutnya adalah SKB.

SKB atau Seleksi Kompetensi Bidang berbeda-beda setiap instansi.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan juga mempunyai materi untuk SKB.

Berikut materi SKB CPNS 2024 instansi Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dikutip ayojakarta.com dari Instagram @studicpns.id pada Minggu, 27 Oktober 2024:

Baca Juga: Siapkan Fisik Mulai dari Sekarang! Ini Daftar Instansi dengan Tes Kesamaptaan untuk CPNS 2024

1. CAT BKN

CAT BKN adalah salah satu tes yang wajib di dalam Seleksi Kompetensi Bidang CPNS 2024.

Tes ini menggunakan sistem komputer.

Biasanya tes CAT BKN akan menguji keterampilan umum dan khusus pelamar.

Tes CAT BKN ada pada kedua jenis pelamar CPNS 2024 yaitu SMA dan non SMA di semua instansi.

Baca Juga: Daftar Lengkap Tes SKB Non CAT CPNS 2024 di Kementerian Pertahanan

2. Tes Kesehatan dan Psikotes

Tes kesehatan dan psikotes adalah dua jenis tes yang berbeda.

Pada tes kesehatan ada tes kesehatan fisik dan kejiwaan.

Tes kesehatan dan psikotes ini mempunyai bobot 10 persen dari total nilai Seleksi Kompetensi Bidang.

Selain mempunyai bobot 10 persen, tes kesehatan dan psikotes ini bersifat menggugurkan sehingga pelamar perlu berhati-hati.

Baca Juga: TWK Rasa TKP? Ini Dia Strategi Mengerjakan Soal TWK di Tes SKD CPNS 2024!

3. Tes Praktik Kerja

Tes Praktik Kerja ada di Seleksi Kompetensi Bidang CPNS 2024.

Peserta akan diuji kemampuan bekerjanya.

Tes Praktik Kerja mempunyai bobot 30 persen dari total nilai SKB tetapi bersifat tidak menggugurkan.

Baca Juga: Yakin Lolos Tes SKD CPNS 2024? Ini Bocoran Tes SKB yang Wajib Peserta Ketahui Catat Ya..

4. Wawancara

Seperti dalam proses rekrutmen pegawai biasanya, pada SKB CPNS 2024 ada wawancara.

Wawancara mempunyai bobot 10 persen dari total nilai SKB dan bersifat tidak menggugurkan.

Itulah materi SKB CPNS 2024 untuk Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, semoga bermanfaat!***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Materi
# CPNS 2024
# Tes
# SKB

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.