H-3 Pendaftaran PPPK Ditutup! Bisakah Honorer Daftar Unit Kerja Lain yang Masih dalam Instansi yang Sama? Jangan Salah, Ini Aturannya

Pendaftaran PPPK gelombang pertama akan segera ditutup pada 20 Oktober 2024. Pelamar masih bisa mendaftar jika memenuhi syarat.
Pendaftaran PPPK gelombang pertama akan segera ditutup pada 20 Oktober 2024. Pelamar masih bisa mendaftar jika memenuhi syarat.

AYOJAKARTA.COM – Hanya tinggal beberapa hari sebelum seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditutup.

Berdasarkan jadwal yang dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), seleksi penerimaan PPPK 2024 gelombang pertama akan ditutup pada 20 Oktober mendatang.

Hal ini berarti hanya tersisa H-3 sebelum pendaftaran PPPK 2024 gelombang pertama ditutup.

Perlu diketahui bahwa di tahun 2024 ini pemerintah membuka pendaftaran PPPK dalam dua tahap atau gelombang.

Gelombang pertama mulai dibuka pada tanggal 1-20 Oktober 2024 yang ditujukan kepada pelamar prioritas, eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II), dan juga ditujukan kepada tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN.

Baca Juga: Guru Tidak Masuk Database BKN, Apakah Masih Bisa Daftar Seleksi ASN PPPK 2024?

Sementara untuk gelombang kedua baru akan dibuka pada 17 November mendatang dan ditutup pada 31 Desember 2024. Pendaftaran PPPK gelombang kedua ini terbuka bagi tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja di instansi pemerintahan, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah.

Di masa-masa pendaftaran gelombang pertama akan berakhir, ada banyak pertanyaan seputar seleksi PPPK 2024 yang banyak beredar di media social.

Salah satu pertanyaan yang kerap ditanyakan oleh para pelamar yaitu bisakah honorer mendaftar unit kerja lain yang masih dalam satu instansi yang sama.

Dikutip AyoJakarta.com dari laman bkpsdm.pemkomedan.go.id pada Kamis, 17 Oktober 2024, terkait pertanyaan di atas, sebenarnya pelamar bisa mendaftar pada unit kerja lain di suatu instansi selama kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja relevan atau sesuai dengan jabatan yang dilamar.

Baca Juga: H-3 Pendaftaran Ditutup! Simak Statistik Pendaftaran PPPK Guru, Teknis, dan Nakes 2024, Segini Jumlah Pelamar MS dan TMS

Sementara itu dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347, 348, dan 349 Tahun 2024 diinformasikan bahwa pelamar hanya bisa mendaftar di instansi tempat ia bekerja.

Namun ada hal yang perlu dipertegas, maksud instansi di sini bukan unit kerja atau OPD, tetapi lingkungan instansi pemerintah tempat kerja saat ini.

Jadi, bisa dikatakan bahwa honorer bisa mendaftar unit kerja lain selama masih ada dalam satu instansi yang sama, dan selama kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja relevan atau sesuai dengan jabatan yang saat ini dilamar.

Misalnya tenaga non-ASN di Pemerintah Kota Medan bisa mendaftar di OPD mana saja selama berada di wilayah Kota Medan. Hal ini berarti tenaga non-ASN tersebut tidak bisa mendaftar di pemda kabupaten/kota lain selain Kota Medan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Unit Kerja
# Honorer
# Instansi
# PPPK

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.