Jateng Terbanyak! H-9 Tes SKD CPNS Kemenkumham 2024 Digelar, Ini Acuan Kuota Kelolosan Peserta di 33 Provinsi

Acuan kuota kelulusan tes SKD CPNS Kemenkumham tahun 2024 formasi Penjaga Tahanan di 33 Provinsi
Acuan kuota kelulusan tes SKD CPNS Kemenkumham tahun 2024 formasi Penjaga Tahanan di 33 Provinsi

AYOJAKARTA.COM - Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kemenkumham 2024 Digelar.

Tepatnya mulau tanggal 16 Oktober-14 November 2024, seluruh peserta yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi CPNS Kemenkumham 2024 berhak mengikuti tes SKD.

Nantinya hanya 20,76 persen dari keseluruhan peserta yang mengikuti tes SKD CPNS Kemenkumham 2024 yang dinyatakan lulus dan lanjut ke tahapan SKB (Seleksi Kompetensi Bidang).

Pengumuman Tes SKD CPNS Kemenkumham 2024 resmi dirilis melalui laman resmi https://casn.kemenkumham.go.id.

Baca Juga: Jangan Sampai Salah! Ini Dia Ketentuan-ketentuan Pengambilan Swafoto PPPK 2024 yang Harus Kamu Ketahui!

Bagi peserta yang sudah pernah mengikuti tes SKD CPNS Kemenkumham tahun 2024, bisa memilih untuk menggunakan hasil nilai tes SKD tahun 2023 dengan syarat wajib minimal memenuhi ambang batas dan menyelesaikan tiga submateri ujian, antara lain tes wawasan kebangsaan, tes intelegensia umum, dan tes karakteristik pribadi.

Peserta juga bisa tetap memilih untuk mengikuti tes SKD CPNS Kemenkumham tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan

Dikutip AyoJakarta.com dari laman resmi casn.kemenkumham.go.id, Senin (7/10/2024) pelamar yang akan mengikuti tes SKD CPNS Kemenkumham tahun 2024, harus memenuhi ambang batas kelulusan sebagai salah satu persyaratan untuk dinyatakan lulus tes SKD dan lanjut ke tahapan SKB.

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024, berikut nilai ambang batas SKD CPNS 2024

Baca Juga: UPDATE Bansos PKH BPNT September-Oktober 2024! 4 Bantuan Cair Lewat KKS, Ada yang Rp 900 Ribu

- Tes Wawasan Kebangsaan (TWK): 65

- Tes Intelegensia Umum (TIU): 80

- Tes Karakteristik Pribadi (TKP): 166

Bagi peserta dari kategori umum wajib menyelesaikan 110 soal tes SKD CPNS Kemenkumham tahun 2024 dalam waktu 100 menit.

Sedangkan untuk peserta pada kategori penyandang disabilitas berat maka harus menyelesaikan tes SKD dalam waktu 130 menit.

Persyaratan untuk dinyatakan lulus tes SKD CPNS Kemenkumham 2024 dan lanjut ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang hanya peserta yang melampaui nilai ambang batas dan masuk dalam tiga kali kuota teratas untuk setiap kanwil per gendernya.

Salah satu formasi dengan jumlah peserta tes SKD CPNS Kemenkumham 2024 terbanyak adalah Penjaga Tahanan.

Sebagai informasi, formasi Penjaga Tahapan merupakan formasi CPNS Kemenkumham 2024 dengan kuota penerimaan tertinggi mencapai 4.178 formasi.

Baca Juga: Daftar Daerah yang Sudah Cair Bantuan PKH September-Oktober 2024 di Kartu KKS Mandiri, BRI, dan BNI, Ada Wilayahmu?

Semakin tinggi kuota formasi yang dibuka maka perkalian perangkingan lulus Tes SKD dan lanjut ke tahapan SKB CPNS Kemenkumham tahun 2024 semakin besar.

Lalu berapa acuan kuota kelulusan tes SKD CPNS Kemenkumham tahun 2024?

Dikutip AyoJakarta.com dari unggahan Instagram @aymangayu, berikut acuan kuota kelulusan tes SKD CPNS Kemenkumham tahun 2024 di 33 Provinsi dari rekapitulasi hasil Seleksi Kompetensi Dasar tahun 2023.

1. Aceh

Pria: 111

Baca Juga: Hore! PKH September-Oktober 2024 Sudah Cair di Bank Ini, KPM Segera Cek Saldo Secara Berkala

2. Bali

Pria: 30

Wanita: 6

3. Kepulauan Bangka Belitung

Pria: 30

4. Banten

Pria: 93

Wanita: 9

5. Bengkulu

Pria: 27

6. Daerah Istimewa Yogyakarta

Pria: 54

Wanita: 6

Baca Juga: Update Pencairan Bantuan PKH-BPNT September-Oktober 2024, Giliran KKS 3 Bank Ini Terpantau Saldo Sudah Masuk Rekening

7. DKI Jakarta

Pria: 63

8. Gorontalo

Pria: 15

9. Jambi

Pria: 57

10. Jawa Barat

Pria: 247

Wanita: 12

11. Jawa Tengah

Pria: 346

Wanita: 36

12. Jawa Timur

Pria: 267

Wanita: 9

13. Kalimantan Barat

Pria: 75

Wanita: 6

14. Kalimantan Selatan

Pria: 93

Wanita: 6

15. Kalimantan Tengah

Pria: 51

Wanita: 6

16. Kalimantan Timur

Pria: 96

Wanita: 9

17. Kepulauan Riau

Pria: 54

Wanita: 6

Baca Juga: Alhamdulillah 3 KKS Cair PKH September-Oktober, BPNT Rp400 Ribu Siap Salur Via KKS Bank Ini Lebih Dulu

18. Lampung

Pria: 102

19. Maluku

Pria: 27

20. Maluku Utara

Pria: 19

21. Nusa Tenggara Barat

Pria: 45

22. Nusa Tenggara Timur

Pria: 60

23. Papua

Pria: 18

24. Papua Barat

Pria: 9

25. Riau

Pria: 90

Wanita: 6

26. Sulawesi Barat

Pria: 18

27. Sulawesi Selatan

Pria: 165

Wanita: 6

28. Sulawesi Tengah

Pria: 54

29. Sulawesi Tenggara

Pria: 36

Wanita: 6

Baca Juga: Jangan Buru-buru Cek ke ATM! Ini Daftar Daerah yang Masih ZONK Pencairan Bansos PKH BPNT September-Oktober 2024

30. Sulawesi Utara

Pria: 48

31. Sumatera Barat

Pria: 84

Wanita: 6

32. Sumatera Selatan

Pria: 141

Wanita: 6

33. Sumatera Utara

Pria: 230

Wanita: 9.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Penjaga Tahanan
# formasi
# CPNS Kemenkumham 2024
# SKD

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.